17+8 Tuntutan Rakyat Akhirnya Dapat Tanggapan dari Pemerintah dan TNI-Polri

DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas, mulai dari tunjangan listrik hingga transportasi, serta menegaskan bahwa anggota yang dinonaktifkan partai tidak akan menerima hak-hak keuangan.

"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing," jelas Dasco.

Ia juga menekankan komitmen DPR untuk memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi.

Sikap Pemerintah

Pemerintah pun memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang diajukan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi khusus poin mengenai pencegahan PHK massal.

"Ada mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia menambahkan, deregulasi di sejumlah industri diyakini dapat membuka lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan sikap positif. "Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu," terangnya.

Senada, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendengar suara rakyat. Namun, menurutnya, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus.

"Sebagian apa yang diminta oleh para pedemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden, tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot," kata Wiranto di Kompleks Istana.

Baca Juga: 17+8 Tuntutan Rakyat, Realistis Tapi Kenapa Sulit Direalisasikan?

(*)