Pelatihan ini juga mencakup hak-hak pekerja, dengan fokus pada pekerjaan layak yang menyasar perusahaan-perusahaan manufaktur elektronik terkait dengan Jepang.
Pelatihannya yakni yang didasarkan Deklarasi Prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional (MNEs) dan Kebijakan Sosial serta studi ILO mengenai industri elektronik di Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.
Potensi penciptaan lapangan kerja di sektor elektronik akan menjadi kunci di masa depan seiring dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan potensi bonus demografi yang akan terjadi.
Hal ini akan menyebabkan jumlah penduduk usia produktif (bekerja) melebihi penduduk di luar usia produktif.
Promosi pekerjaan yang layak dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab—yang didukung oleh kerangka normatif standar ketenagakerjaan internasional—penting untuk meningkatkan praktik berkelanjutan di dunia kerja.
Selain mendukung sektor swasta dengan prinsip-prinsip panduan internasional dan kepekaan terhadap konsep bisnis yang bertanggung jawab, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali perusahaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Perusahaan akan bisa menciptakan peluang pembelajaran sejawat untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia dalam operasional serta rantai pasokan mereka.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa program pelatihan ini dapat berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di seluruh rantai pasokan mereka.
Akan tetapi juga akan meningkatkan kontribusi terhadap kepatuhan standar dan daya saing yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak untuk Semua.
Baca Juga: PRT Jauh dari Layak, Ini Indikator Kerja Layak Menurut ILO
