Parapuan.co - Kawan Puan, ILO (International Labour Organization - Organisasi Perburuan Internasional) dan UNDP (United Nations Development Programme - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadakan pelatihan.
ILO dan UNDP bekerja sama dengan Pemerintah Jepang menyelenggarakan program pelatihan mengenai promosi bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di Indonesia.
Seperti dalam pers rilis yang diterima PARAPUAN, Rabu, (20/9/2023), kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, yaitu tanggal 20-22 September 2023 di Bali.
Pelatihan ini merupakan pelatihan gabungan pertama yang diselenggarakan oleh ILO dan UNDP yang menyasar perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur elektronik yang beroperasi di Indonesia.
Khususnya ialah perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari rantai pasokan global di industri manufaktur elektronik.
Sektor elektronik telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Industri elektronik Indonesia pun telah berkontribusi terhadap pasar domestik yang menguntungkan dan rantai pasokan regional yang kuat.
Program pelatihan ini memperkenalkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang mencakup uji tuntas hak asasi manusia (HRDD).
Caranya yaitu dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Panduan Fasilitasi Pelatihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia UNDP dan penilaian konteks mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia, dan perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.
Baca Juga: Seperti Skincare Viral di TikTok, Ini Pengertian Perusahaan Maklon!
Pelatihan ini juga mencakup hak-hak pekerja, dengan fokus pada pekerjaan layak yang menyasar perusahaan-perusahaan manufaktur elektronik terkait dengan Jepang.
Pelatihannya yakni yang didasarkan Deklarasi Prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional (MNEs) dan Kebijakan Sosial serta studi ILO mengenai industri elektronik di Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.
Potensi penciptaan lapangan kerja di sektor elektronik akan menjadi kunci di masa depan seiring dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan potensi bonus demografi yang akan terjadi.
Hal ini akan menyebabkan jumlah penduduk usia produktif (bekerja) melebihi penduduk di luar usia produktif.
Promosi pekerjaan yang layak dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab—yang didukung oleh kerangka normatif standar ketenagakerjaan internasional—penting untuk meningkatkan praktik berkelanjutan di dunia kerja.
Selain mendukung sektor swasta dengan prinsip-prinsip panduan internasional dan kepekaan terhadap konsep bisnis yang bertanggung jawab, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali perusahaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Perusahaan akan bisa menciptakan peluang pembelajaran sejawat untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia dalam operasional serta rantai pasokan mereka.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa program pelatihan ini dapat berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di seluruh rantai pasokan mereka.
Akan tetapi juga akan meningkatkan kontribusi terhadap kepatuhan standar dan daya saing yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak untuk Semua.
Baca Juga: PRT Jauh dari Layak, Ini Indikator Kerja Layak Menurut ILO
"Perusahaan adalah mesin perekonomian. Penerapan standar internasional mengenai bisnis yang bertanggung jawab menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi," terang Michiko Miyamoto.
"Dengan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pekerjaan yang layak, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam skala besar dalam operasi dan rantai pasokan mereka," imbuhnya.
Miyamoto menambahkan, "Karenanya, ILO bekerja sama dengan badan-badan PBB terkait untuk terus mempromosikan instrumen-instrumen utama yang menguraikan bagaimana perusahaan dapat bertindak secara bertanggung jawab."
Lebih lanjut, Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, mengakui bahwa keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang memiliki inisiatif bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam pelatihan uji tuntas hak asasi manusia, menggambarkan semakin besarnya kesadaran dan komitmen dunia usaha di kalangan perusahaan di Indonesia untuk mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030.
"Melaksanakan pelatihan ini merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak pekerja, konsumen dan masyarakat," ungkap Sujala Pant.
"Dengan mengidentifikasi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, perusahaan dapat menghilangkan hambatan yang mungkin menghalangi perempuan untuk mendapatkan manfaat yang setara dari peluang ekonomi; perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas," tuturnya lagi.
"Ketika perusahaan mendorong pendekatan hak asasi manusia yang proaktif dalam operasi dan rantai pasokan mereka, mereka berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang," tutupnya.
Program pelatihan tersebut sendiri menerapkan pendekatan partisipatif dan aktif, serta pendekatan pembelajaran.
Selain itu, juga menggabungkan presentasi/ceramah singkat, studi kasus, permainan peran, dan kerja kelompok serta sesi tanya jawab, selain sesi bimbingan tertutup secara daring untuk masing-masing perusahaan terpilih.
Baca Juga: Ada Pelatihan Gratis, Ini Cara Shopee Dukung UMKM Lokal di HUT DKI Jakarta
(*)
