Menurut Ida Fauziyah, Pemerintah Malaysia telah menerbitkan program kebijakan RTK versi 2.0.
Da;a, implementasinya, Pemerintah Indonesia masih memerlukan informasi lebih rinci dan jelas dari Pemerintah Malaysia untuk penerapannya.
"Kita berharap segera diterbitkannya SOP agar menjadi rujukan terhadap pelayanan pendatang asing tanpa izin yang sudah lama bekerja di Malaysia agar berjalan dengan lancar," ucap Ida lagi.
Ia menyebut, kedua negara sepakat untuk terus membangun komunikasi yang baik dalam bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta sebuah relasi yang saling menguntungkan.
"Saya percaya, dengan dukungan Yang Mulia Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkrit," tutup Menaker.
Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail sendiri mengatakan, pertemuan kedua pejabat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Presiden RI, Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Haji Anwar bin Ibrahim beberapa waktu lalu.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan ini adalah Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 (RTK 2.0).
Program ini dinilainya akan memudahkan PMI yang sudah berada di Malaysia, namun belum mendapatkan majikan lagi untuk dapat melanjutkan pekerjaannya.
Baca Juga: Cerita Penyintas Human Trafficking Soal Sisi Gelap Proses Perekrutan Buruh Migran
"Rekalibrasi atau memanfaatkan tenaga kerja asing yang sudah berada di Malaysia tetapi sedang tidak mendapatkan pekerjaan, jika ada majikan Malaysia yang ingin mendapatkan mereka, Pemerintah Malaysia akan mempermudah dan memberikan persetujuan dari negara asal agar mereka dapat memanfaatkan tenaga kerja asing tersebut," ujar Saifuddin.
Diharapkan, pertemuan kedua petinggi tersebut dapat membantu memudahkan PMI di sektor domestik untuk mendapatkan regulasi dan perlindungan dari kedua negara.
(*)
