Kedua, hukum ketenagakerjaan di Indonesia sampai sekarang belum ada yang secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga.
Alasan ketiga, RUU PPRT sudah dimasukkan dalam daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2023.
Kemudian yang keempat, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan haknya sebagai pekerja.
Hal ini membuat Jokowi merasa pemerintah perlu berkomitmen dan berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
"Karena dalam praktiknya, pekerja ini rentan kehilangan hak-haknya, dan saya rasa ini waktunya untuk kita memiliki UU PPRT," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan tentang beberapa poin yang nantinya jadi fokus di UU PPRT.
Yaitu terkait aturan soal upah hingga perlidungan terhadap PRT, terutama dalam diskriminasi atau kekerasan.
"Perlindungan ini tentu komprehensif. Tidak saja terkait dengan diskriminasi atau kekerasan, melainkan juga menyangkut upah dan sebagainya," terang Ida Fauziyah.
Hal lainnya yang juga diatur adalah terkait kesehatan pekerja rumah tangga dan ketenagakerjaan.
Nah, demikian tadi instruksi Presiden Jokowi dan pihak terkait untuk DPR agar segera mengesahkan RUU PPRT.
Baca Juga: Poin Penting di RUU PPRT yang Dapat Lindungi Pekerja Rumah Tangga
(*)
