Parapuan.co - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dikebut.
Pasalnya, RUU PPRT ini sudah belasan tahun hanya menjadi rancangan yang tak kunjung dibahas secara mendalam.
Padahal sudah banyak pekerja rumah tangga, komunitas, dan masyarakat sipil pendukung RUU ini yang mendorong DPR untuk segera mengesahkannya.
Salah satunya bentuk dukungan dari berbagai pihak terlihat dari diadakannya webinar Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan PRT: Mengharap Respons Positif DPR atas Pernyataan Dukungan Presiden Terhadap UU PPRT, Rabu (18/1/2023).
Webinar tersebut diikuti oleh PRT yang menjadi penyintas kekerasan, Jala PRT (Jaringan Nasional Advokasi PRT), Ketua Panitia Kerja RUU PPRT, dan pihak terkait lainnya.
Acara ini rupanya diselenggarakan menyusul instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada hari yang sama.
"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PRT dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka.
Tidak hanya meminta agar RUU PPRT segera disahkan, Jokowi juga mengungkapkan sejumlah alasan mengapa ia menginstruksikan hal ini.
Alasan yang pertama disinggung oleh Jokowi adalah RUU PPRT sudah selama 19 tahun mangkrak dan tidak kunjung disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Baca Juga: PRT Jauh dari Layak, Ini Indikator Kerja Layak Menurut ILO
