Parapuan.co - Saat Kawan Puan melamar pekerjaan, salah satu hal yang akan ditanyakan oleh perekrut adalah nominal gaji yang kamu inginkan.
Ada banyak hal yang jadi pertimbangan perekrut dalam memberikan besaran untuk gajimu, misal posisi, angka yang kamu ajukan, tugas, hingga menjadikan UMR acuan.
Ya, UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur dan menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.
Melansir Kompas.com, apa itu serta bagaimana penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
Akan tetapi, aturan ini sempat direvisi setahun kemudian lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Menariknya, kini istilah UMR sebenarnya tak lagi relevan digunakan karena sudah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Akan tetapi, istilah UMR adalah terlanjur melekat dalam bahasa sehari-hari.
Setiap tahunnya, penetapan arti UMR dilaksanakan melalui proses yang panjang diawali dari rapat Dewan Pengupahan Daerah (DPD).
Sebelumnya, DPD sudah membentuk tim survei untuk mencari informasi harga kebutuhan pokok pekerja ataupun buruh sehari-hari.
Baca Juga: Ini 5 Provinsi yang Mengalami Perubahan Upah Buruh pada Februari 2022
