Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 sendiri restitusi adalah ganti kerugian kepada korban atau keluarga yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga.
Pihak ketiga yang dimaksud dalam UU tersebut adalah keluarga atau orang-orang terdekat dari pelaku pemerkosaan.
Kemen PPPA sendiri berada di pihak korban, maka dirasa tidak tepat jika membebankan restitusi kepada kementerian tersebut.
Selain membahas soal restitusi, Kemen PPPA juga mendiskusikan nasib anak-anak dari sembilan korban pemerkosaan Herry Wirawan.
Dalam keputusan hakim, perawatan anak-anak dari korban pemerkosaan tersebut dibebankan kepada negara.
Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa (14/2/2022) memutuskan restitusi yang diberikan kepada korban pemerkosaan sebesar Rp 331.527.186.
Masing-masing korban mendapatkan jumlah restitusi yang berbeda, mulai dari Rp 9,87 juta hingga Rp 85,8 juta.
Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan korban, termasuk mereka yang harus mengurus anak.
Keputusan majelis hakim terkait beban restitusi kepada negara disebabkan terdakwa Herry Wirawan tidak dapat dibebani hukuman kebijakan membayar restitusi.
Baca Juga: Tanggapi Vonis Seumur Hidup Herry Wirawan, Menteri PPPA: Semoga Timbulkan Efek Jera
Meskipun hal itu merupakan hukuman tambahan, pengadilan tidak dapat memberikan beban tersebut kepada terdakwa yang divonis penjara seumur hidup.
Menurut Pasal 67 KUHP, terpidana mati atau terpidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pidana lain.
Kini, Kemen PPPA masih melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait restitusi ini.
Namun, Kemen PPPA menjamin masa depan korban pemerkosaan Herry Wirawan beserta anak mereka untuk jangka waktu yang panjang.
(*)
Baca Juga: KemenPPPA Apresiasi Tuntutan Hukuman Mati Pelaku Pemerkosa Santri di Cibiru
