Perilaku Sembrono DPR Jadi Pemicu Gelombang Demonstrasi Nasional

Saras Bening Sumunar - Senin, 1 September 2025
Aksi sembrono DPR yang memicu amarah publik.
Aksi sembrono DPR yang memicu amarah publik. Instagram: nafaurbach/ ahmadsahroni88/ ekopatriosuper

Parapuan.co - Pada pertengahan Agustus 2025, publik Indonesia dikejutkan dengan serangkaian tindakan anggota DPR RI yang dinilai sembrono dan jauh dari rasa empati terhadap kondisi masyarakat.

Momen viral joget DPR pada 15 Agustus, ketika sejumlah legislator tampak berjoget di kursi masing-masing usai Sidang Tahunan MPR, menjadi simbol ketidakpahaman terhadap realitas rakyat yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai kesulitan sehari-hari.

Bukan hanya itu, pada 20 Agustus, DPR memastikan kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan per anggota. Tunjangan ini sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang dialihfungsikan.

Ucapan ini, disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir, yang kemudian memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat. Tentunya, warga merasa tertohok oleh kesenjangan dramatis antara elite dan rakyat bawah.

Seiring desakan publik yang membesar, pada 25 Agustus, berbagai elemen masyarakat, yakni mahasiswa, buruh, ojol, dan warga lainnya berunjuk rasa di gerbang MPR/DPR dengan tuntutan konkret, yakni membatalkan tunjangan rumah, mengusut kejanggalan tersebut, dan menuntut reformasi anggaran negara.

Namun, apa yang dimulai sebagai protes damai berubah menjadi aksi ricuh bentrokan dengan polisi, penggunaan gas air mata, bahkan pengerahan kendaraan taktis.

Dalam kekacauan itu, tragedi menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang terlindas kendaraan Brimob. Insiden ini mencuri empati dan menjadi simbol ketidakadilan sistemik yang harus diusut tuntas.

Banyak aksi dilakukan masyarakat sebagai penghomartan atas kematian Affan Kurniawan yang secara tragis di tangan aparat negara.

Tak berhenti di situ, gelombang kontestasi terus bergulir hingga akhir Agustus. Di berbagai kota, mulai dari Bandung, Solo, Makassar, dan Surabaya, protes berubah destruktif.

Baca Juga: Status DPR Nonaktif Berbeda dengan Dipecat, Masih Terima Fasilitas Ini