Kronologi Mundurnya Rahayu Saraswati dari DPR, Bermula dari Ucapan Kontroversial

Menurutnya, terdapat banyak sektor yang bisa digarap anak muda dan tidak hanya bersandar pada sektor padat karya.

"Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti, yang di mana kita bersandar kepada si raja, dan si ratu, dan si priayi untuk kasih kita kerjaan. No, kita sudah move on dari situ," ujarnya.

Tetap Meminta Maaf

Rahayu Saraswati mengatakan, dalam siniar itu, ia tidak berniat menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Meski demikian, keponakan presiden itu menyatakan memohon maaf dan mengajukan pengunduran diri.

"Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha, tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan," katanya.

Ia lalu menyebut, dana yang diperoleh dari dapilnya akan digunakan untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan usaha, dan pemberdayaan anak. Selain itu, ia juga ingin menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai anggota Dewan, yakni menyelesaikan Revisi Undang-Undang Kepariwisataan.

"Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis," jelasnya.

Gerindra Nonaktifkan Rahayu Saraswati

Menidaklanjuti sikap Rahayu Saraswati, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memutuskan menonaktifkan keponakan presiden tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, mengatakan, pihaknya menghormati jalan politik yang dipilih Sara.

"Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR," kata Bambang dikutip dari Kompas.

Bambang mengatakan, dalam proses administrasi pengunduran diri Sara, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

"Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan," imbuhnya.

(*)