Rakyat Kian Tertindas, Inikah Saatnya Media yang Dituntut Netral Menunjukkan Keberpihakan?

Parapuan.co - Kawan Puan, demo di depan gedung DPR pada Kamis (28/8/2025) menjadi trending di berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Terlebih setelah barikade aparat menelan korban, salah satunuya adalah Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, yang meninggal dunia setelah terlindas rantis Barracuda milik Brimob saat demo di daerah Senayan, Jakarta Pusat.

Kejadian ini menuai banyak protes dari masyarakat hampir seantero negeri. Publik menuntut pihak aparat yang terlibat atas tewasnya Affan bertanggung jawab. Publik ingin ada sepatah dua patah kata dari pemegang wewenang, siapapun itu. Aparat, wakil rakyat, presiden.

Sejak dulu, jurnalis dan media massa memegang peran penting sebagai penyambung lidah rakyat. Di tengah derasnya arus informasi, publik mengandalkan media untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terutama terkait isu-isu yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Namun, yang masih sering dipertanyakan adalah, apakah media harus netral atau boleh menunjukkan keberpihakan?

Netralitas: Ideal yang Sulit Dijaga

Secara ideal, jurnalis dituntut untuk netral, menjaga jarak dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Netralitas ini penting agar informasi tetap dipercaya. Akan tetapi, ketika berbicara tentang isu publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, keberpihakan justru tidak bisa dihindari—dan dalam banyak kasus, memang seharusnya ada.

Dikutip dari The Guardian, media mestinya berani menyiarkan fakta publik secara gamblang, meski membuat pihak tertentu tersudut. Menutupi kebenaran demi melindungi kepentingan penguasa atau korporasi besar justru bertentangan dengan misi jurnalisme itu sendiri.

Jurnalisme sebagai Watchdog Demokrasi

Berbagai studi menegaskan fungsi jurnalisme sebagai watchdog, pengawas kekuasaan sekaligus kontrol sosial. Jurnalis bertindak sebagai representasi publik yang memperkuat demokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas. Korupsi, pelanggaran hak asasi, atau penyalahgunaan kekuasaan kerap hanya terungkap lewat laporan jurnalistik independen.

Kasus Noel Clarke di Inggris, misalnya, menunjukkan bagaimana investigasi The Guardian yang teliti, berimbang, namun berani, menjadi kunci menjaga akuntabilitas. Penulis yakin Indonesia masih punya media massa yang berani dan berpihak pada rakyat.