WHO Dorong Kenaikan Pajak Minuman Manis, Alkohol, dan Rokok untuk Turunkan Risiko Penyakit

WHO mencatat bahwa hampir 140 negara telah menaikkan pajak tembakau lebih dari 50% antara 2012 hingga 2022, membuktikan bahwa pendekatan ini bukan hal baru dan bisa diterapkan lebih luas lagi.

Pro-Kontra dari Industri

Namun, inisiatif ini tidak lepas dari kritik keras, terutama dari kalangan industri minuman dan alkohol. Kate Loatman, Direktur Eksekutif Dewan Internasional Asosiasi Minuman, menyebut kebijakan ini mengabaikan lebih dari satu dekade bukti yang menunjukkan bahwa pajak minuman manis tidak pernah benar-benar meningkatkan hasil kesehatan atau menurunkan tingkat obesitas secara nyata.

Senada dengan itu, Amanda Berger dari Distilled Spirits Council mengatakan bahwa menaikkan pajak tidak akan menghentikan penyalahgunaan alkohol. "WHO keliru jika mengira menaikkan pajak akan mencegah dampak buruk alkohol," ujarnya.

Sekretaris Jenderal International Food and Beverage Alliance, Rocco Renaldi, bahkan memperingatkan agar WHO tidak menyamakan minuman berpemanis dengan produk yang secara inheren merugikan seperti tembakau. Meski mendukung penguatan sistem kesehatan, ia meminta pendekatan yang lebih adil dan berbasis bukti ilmiah yang seimbang.

Potensi Perluasan Pajak: Makanan Ultra-Proses?

Selain tiga produk utama, WHO juga mengindikasikan kemungkinan memperluas kebijakan pajak ini ke produk makanan ultra-proses di masa depan. Namun, mereka masih menunggu definisi resmi terhadap kategori makanan tersebut. Guillermo Sandoval menyatakan bahwa mereka menyadari akan ada perlawanan dari industri, namun hal tersebut tidak mengubah urgensi untuk bertindak.

Melalui inisiatif "3 by 35", WHO menegaskan kembali komitmennya dalam mengurangi beban penyakit kronis yang semakin menghantui masyarakat global. Pajak terhadap minuman manis, alkohol, dan rokok bukan hanya strategi kesehatan masyarakat, tetapi juga langkah ekonomi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah tantangan global.

Meski menghadapi tantangan dan kritik dari industri, WHO menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan sistem kesehatan yang lebih tangguh. Saatnya negara-negara menimbang kembali urgensi kebijakan fiskal sebagai alat kesehatan.

(*)