"Siapapun yang kita pilih yang penting adalah dia peduli terhadap isu gender bagaimana dia mengerti, memahami, permasalahan perempuan," ucapnya pada PARAPUAN.
Irine tak menampik bahwa perempuan dan laki-laki punya kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu keputusan untuk memilih calon pemimpin pun sudah pasti berbeda.
Namun Irine menegaskan bahwa memilih calon pemimpin yang bisa pro perempuan ini tidak harus selalu sosoknya adalah perempuan.
Tidak menutup kemungkinan calon pemimpin laki-laki bisa punya kebijakan dan program yang ramah perempuan.
"Itulah yang harus kita kritisi, bagaimana kebijakan itu ramah gender, dan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan tapi juga laki-laki harus peran serta dalam keputusan ramah gender itu," katanya.
Contohnya adalah Irine yang ada di Komisi V DPR, berfokus pada PUPR, ketika menciptakan kebijakan publik yang pro gender.
Dalam hal ini tidak selalu memandang apakah yang mengambil kebijakan itu perempuan atau laki-laki karena keduanya sama-sama bisa.
Irine mencontohkan misalnya kebijakan publik jembatan penyeberangan yang ramah gender itu bisa diwujudkan oleh baik perempuan maupun laki-laki.
"Bagaimana penganggaran untuk membuat jembatan penyeberangan yang ramah gender. Kalau mau hemat, jarak antara anak tangga yang satu ke anak tangga yang lain itu jaraknya mungkin 30 cm," ucapnya.
Baca Juga: Pemilu 2024 dan Penurunan Partisipasi Perempuan dalam Politik
