“Perempuan-perempuan pasti merasakan kerja double yang tidak hanya di rumah, tetapi juga di luar. Di rumah, kita harus bisa berperan sebagai ibu dan istri, serta mengurus anak dan suami. Di luar, kita juga harus bisa membuktikan bahwa kita mampu,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parapuan, Senin (26/12/2022).
Selain itu, Puan juga mengajak perempuan di seluruh Indonesia untuk saling mendukung dan merangkul agar dapat menghadapi berbagai tantangan, terutama kesenjangan gender.
Puan juga menegaskan bahwa perempuan Indonesia harus percaya diri untuk mampu berkarya dan berdaya secara finansial.
“Perempuan itu detail, mau tahu, dan kalau mengerjakan sesuatu, harus sampai tuntas,” ujar Puan lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! 3 Tips Membuat Resolusi Karier Tahun 2023 untuk Perempuan
Sebagai salah satu negara yang turut menyepakati program sustainable development goals (SDGs), Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya demi mencapai salah satu tujuan utama program tersebut, yakni kesetaraan gender.
Perlahan tetapi pasti
Dalam kesempatan sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, partisipasi perempuan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah cukup baik, meski belum memenuhi target.
“Misalnya saja, sebagian perempuan kini sudah berani mencalonkan diri sebagai kepala desa. Akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga kini menyasar perempuan,” kata Bintang.
Namun, upaya menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki di berbagai sektor masih dinilai sebagai pekerjaan rumah (PR) yang besar. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara pemangku kepentingan lintas sektor untuk memberikan kesetaraan bagi perempuan.
Baca Juga: 5 Perempuan Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang 2022 Menurut Forbes
Sebagai bentuk dukungan, Kemen PPPA pun menginisiasi program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan semakin banyak melibatkan perempuan.
“Program ini dimulainya dari daerah, (dilihat) sampai sejauh mana. Jika biasanya Menteri PPPA ke daerah membawa bantuan, di program ini Menteri ke daerah untuk meminta bantuan kepada bupati soal kebijakan anak dan perempuan,” ujar Bintang.
