Adapun undang-undang yang mengatur tentang izin aborsi untuk korban perkosaan seksual ini adalah UU Kesehatan Pasal 75 Ayat 2.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Tidak hanya sudah ada UU Kesehatan yang mengatur tentang aborsi untuk korban kekerasan seksual, sudah ada pula Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2021.
Dalam algoritma tersebut tercantum bagan tatalaksana kehamilan pada kasus kekerasan seksual, dimana jika korban kekerasan seksual memilih untuk menghentikan kehamilan alias terminasi kehamilan, maka terminasi kehamilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Algoritma tersebut pun dengan jelas mengatakan bahwa ‘kehamilan pada penyintas/korban kekerasan seksual merupakan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, seringkali perawatan kehamilan tidak dilakukan dengan baik sehingga perlu perhatian khusus, selain itu risiko tertular IMS juga harus menjadi perhatian.
Apabila kemudian diputuskan untuk dilakukan terminasi kehamilan dengan usia kehamilan kurang dari atau sama dengan 40 hari, maka terminasi harus dilakukan di rumah sakit yang sudah ditentukan.
Dalam alur pelaporan dan rujukan untuk perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan pun ketika korban perkosaan ingin menghentikan kehamilannya, maka bisa dirujuk ke rujukan sesuai PMK No.3 Tahun 2016, fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan RS Bhayangkara Semarang.
PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2016 berisi tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
Namun pada kenyataannya, rujukan layanan aborsi aman di Indonesia belum ada atau bahkan sulit untuk diakses. Belum ada penunjukan rumah sakit secara resmi yang bisa melakukan aborsi aman untuk perempuan korban perkosaan.
Baca Juga: Sulitnya Akses Aborsi Aman untuk Korban Pemerkosaan yang Alami KTD
