Parapuan.co - Kawan Puan, Indonesia adalah negara anggora G20 dengan PDB (Produk Domestik Bruto) lebih dari 1 triliun dolar atau setara Rp14.868 triliun.
Hal tersebut membuat Indonesia saat ini menjadi negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Maka itu seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Tanah Air untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering (AML).
Sebagaimana dalam press rilis yang diterima PARAPUAN, upaya ini dilakukan secara menyeluruh untuk memerangi risiko pencucian uang yang mungkin terjadi secara aktif.
Dalam upaya memerangi kejahatan keuangan tersebut, Indonesia telah mendirikan suatu unit intelijen keuangan independen negara, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pendirian unit ini ditujukan untuk memerangi kejahatan keuangan, yang sampai saat ini telah menerima hampir 50.000 transaksi keuangan untuk dianalisis setiap jamnya.
Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk guna memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan di dunia bisnis seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam negeri.
Task Force ini juga membahas secara detil isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Ketua Satgas, Haryanto T. Budiman, mengatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pembahasan tiga aspek dalam forum tersebut, yakni korupsi, tata kelola perusahaan, dan kejahatan digital.
Baca Juga: Kemenkeu dan ICAEW Kerja Sama Mendukung Keuangan Berkelanjutan
Dalam dialog Integrity and Compliance Task Force B20-G20 bulan Juni lalu, PPATK menyatakan siap mendukung upaya strategis B20 memerangi berbagai risiko ekonomi, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Upaya ini sangat penting mengingat bahwa Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) untuk pencucian uang.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), anggota dari Integrity and Compliance Task Force, mendukung penuh kampanye AML di Indonesia.
Hal itu disampaikan langsung oleh Elaine Hong, Direktur Regional ICAEW untuk Tiongkok dan Asia Tenggara.
"ICAEW melihat bahwa momentum G20/B20 Indonesia pada tahun 2022 adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk menyepakati tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi dan pihak yang terlibat di dalamnya," kata Elaine Hong.
"Sementara negara-negara berada dalam fase pemulihan pasca pandemi, mereka akan menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi baru yang beresiko untuk menimbulkan tindak kejahatan," imbuhnya.
Elaine juga menuturkan, sangat penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan ekonomi.
"Kami telah berupaya keras memberikan panduan dan sumber daya kepada anggota kami dan negara-negara di seluruh dunia, serta pengawasan anti pencucian uang yang kuat melalui pendekatan berbasis risiko, dan kami akan terus melakukannya," tutupnya.
Selama ini, ICAEW memang bisa dibilang terus bermitra dengan pemerintah dan penegak hukum di seluruh dunia.
Baca Juga: G20 Kembangkan Blue, Green, dan Circular Economy untuk Ekonomi Berkelanjutan, Apa Itu?
Sebagai contoh, di Inggris ICAEW berpartisipasi aktif dalam forum publik-swasta seperti Economic Crime Strategic Board, Joint Fraud Task Force, AML Supervisors Forum, dan Accountancy AML Supervisors Group (AASG).
Oleh karenanya sebagai bagian dari Integrity and Compliance Task Force, ICAEW secara kritis terus menganalisis tantangan-tantangan ekonomi.
Sebagai bagian dari komitmennya untuk mempertemukan tokoh-tokoh utama B20 untuk mengidentifikasi alur tindakan sejak dini, ICAEW bersama Task Force akan menyelenggarakan konferensi Integrity and Compliance Task Force B20.
Konferensi yang membahas penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme ini akan menghadirkan pakar dari ICAEW, His Majesty's Revenue and Customs (HMRC).
Selain itu, konferensi juga menghadirkan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia, EY Indonesia, dan PPATK.
Konferensi ini akan menggunakan skema hybrid (daring-luring) dan dibagi menjadi dua sesi.
Sesi pertama akan menampilkan pemutaran internasional pertama film pelatihan terbaru ICAEW, All Too Familiar.
Film ini bergenre drama berkualitas tinggi yang dibuat oleh ICAEW dengan HMRC untuk menantang pola pikir dan memancing diskusi tentang perlunya skeptisisme profesional yang lebih besar untuk mengidentifikasi risiko kejahatan ekonomi, khususnya pencucian uang.
Pada sesi kedua, para pakar ICAEW akan memaparkan beberapa studi kasus dan wawasan mendalam terkait pencucian uang.
Sementara itu untuk konferensinya sendiri dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 September 2022, pada pukul 13.30 hingga pukul 20.00 WIB untuk umum.
Apabila Kawan Puan tertarik untuk mengikuti konferensi tersebut, kamu bisa mendaftar sekarang melalui tautan berikut.
Baca Juga: Departemen Keuangan AS hingga KPK Singgung Risiko Money Laundry di NFT
(*)
