Pertama, untuk tenaga pendidik, semisal guru honorer maupun calon guru yang memenuhi syarat perekrutan CASN.
Kedua, yaitu tenaga kesehatan, di antaranya dokter, perawat, bidan, dan lain-lain yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah.
Ketiga, tenaga penyuluh yang nantinya akan ditempatkan di lembaga-lembaga milik pemerintah yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Maka itu, PPPK harus bersedia dan menandatangani surat keterangan bersedia ditempatkan di manapun di wilayah NKRI.
Tjahjo Kumolo menyebutkan, perekrutan PPPK 2022 merupakan implementasi dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.
Kebijakan yang dimaksud merujuk pada jumlah pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit dibandingkan jumlah government worker atau public services alias PPPK.
"Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat," ungkapnya.
Baca Juga: CPNS 2022 Resmi Ditiadakan, Ini Alasan Menteri PANRB Fokus ke PPPK
Sementara itu, terkait penerimaan CPNS sendiri, pemerintah bukannya meniadakan sama sekali.
Hanya saja, pengangkatan CPNS akan difokuskan pada mereka yang bersekolah di sekolah kedinasan milik pemerintah.
Jadi bisa disimpulkan, hanya mereka yang lulus dari sekolah kedinasan yang diangkat sebagai CPNS tahun ini. (*)
