Namun konsep otoritas ini ditentang karena tidak ada dalam UUD 1945.
"Secara substansi semua sudah sepakat, namanya yakni Nusantara, kedua pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi itu kan sudah oke semua."
"Nah mau saya ini kita sepakati dulu kita ketok, nah pemerintah nanti memberikan penjelasan," ujar Saan.
3. Jadwal Bertahap Pemindahan PNS
Seperti diketahui, kantor pemerintahan akan pindah ke ibu kota baru Nusantara.
Dengan begitu, PNS akan ikut pindah ke ibu kota negara baru.
Pemindahan PNS ke ibu kota negara baru dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun.
"Dimulai pada 2023– 2027, dengan proporsi kurang lebih 20 persen di tiap tahunnya atau kurang lebih 25.500 orang per tahun," demikian penjelasan lama resmi IKN.
Pemindahan PNS ke ibu kota baru nantinya akan dilihat berdasarkan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu.
Baca Juga: Sosok Minarni, Ibu Tangguh Pemimpin Kawasan Industri di Kalimantan Timur
Dengan demikian, diharapkan 20% PNS sudah siap bekerja di ibu kota negara baru ketika presiden dan wakil presiden pindah pada 2024.
"Sehingga ketika presiden RI dan wapres RI pindah ke IKN Baru pada 2024, sebanyak 20 persen ASN di tahap pertama sudah siap beroperasi di IKN," lanjut siaran pers IKN.
4. Harapan Jokowi pada Nusantara
Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya terhadap ibu kota negara baru Nusantara.
Tak hanya memindahkan kantor pemerintahan, Jokowi ingin ibu kota negara baru bisa menjadi kota yang mampu membangun lokomotif baru berbasis green economy.
"Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia."
"Menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai," ucap Jokowi.
Lanjutnya, pemindahan ibu kota negara ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat dan produktif.
Ia menyebut ibu kota negara yang baru dirancang agar membuat aktivitas warga lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkelas dunia.
Baca Juga: Film Bara Ceritakan Perjuangan Seorang Kakek Lindungi Hutan Adat Kalimantan
(*)
