Oleh sebab itu, Indonesia harus bergerak cepat untuk mempersiapkan semuanya. Jika tidak, maka negara lain akan mendahului.
Jokowi kemudian kembali menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu dua tahun untuk melakukan persiapan, termasuk dalam hal pembuatan regulasi.
“Ini cepet-cepetan, kalau enggak negara lain akan ambil. Kita punya waktu hanya dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi-regulasi kita yang terlambat terus, fintech (financial technology) sudah lari, regulasinya belum ada,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa percepatan pencapaian ekosistem ekonomi digital tersebut harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, ini Perbedaan Green Economy dan Ekonomi Sirkular
Pasalnya, SDM yang memadai merupakan kebutuhan paling besar untuk membangun ekosistem ekonomi digital.
“Paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini adalah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, tingkat menengah, urusan IoT, cloud computing, hingga big data,” paparnya.
Agar penguatan sistem ekonomi digital dapat tercapai, Jokowi juga mengimbau agar Indonesia segera mencari rekan untuk bekerja sama.
Jokowi menjelaskan, pembangunan ekosistem ekonomi digital tak akan bisa tercapai jika dilakukan sendirian.
“Kerja sama dengan Oxford, Harvard, NUS (National University of Singapore), dan Tsinghua. Kalau kita ingin cepat, kemudian sendirian, itu enggak mungkin,” pungkas Jokowi. (*)
