Komnas Perempuan Usul Laporan Kekerasan yang Mandek Bisa Dibawa ke Praperadilan, Apa Itu?

Mekanisme Praperadilan

Permohonan praperadilan diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pelapor, korban, atau kuasa hukumnya) ke ketua Pengadilan Negeri tempat penyidik/penuntut umum berdomisili. Setelah permohonan diterima:

Hakim tunggal akan ditunjuk dan menetapkan jadwal sidang dalam waktu 3 hari.
Pemeriksaan dilakukan cepat dan putusan wajib dijatuhkan dalam waktu maksimal 7 hari sejak sidang dimulai.
Putusan hanya menyatakan permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, maka tindakan penyidik dianggap tidak sah.

Komnas Perempuan juga mendorong agar dalam revisi KUHAP, aparat diberi batas waktu yang jelas dalam menindaklanjuti laporan, yaitu 14 hari sejak laporan diterima. Jika tidak ada kesimpulan, atasan penyidik harus memberikan perintah agar kesimpulan dibuat dalam waktu 7 hari berikutnya.

"Setelah 14 hari itu, kita menambahkan atas perintah atasan penyelidik ini, dia diberi waktu 7 hari untuk menuntaskan atau melakukan kesimpulan dari hasil pemeriksaan," kata Ratna.

Pentingnya Terobosan Ini bagi Korban

Selama ini, banyak korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga harus menghadapi fakta pahit: laporan mereka tidak diproses, dan tidak ada jalan hukum untuk memaksa penegak hukum bertindak. Praperadilan—jika diperluas cakupannya seperti yang diusulkan—akan menjadi sarana hukum penting bagi korban untuk menuntut kepastian dan keadilan.

"Bahkan dalam tahap penyelidikan itu juga sering kali bahkan sampai 5 tahun, ya, posisi digantung seperti itu," ujar Ratna menegaskan betapa mendesaknya regulasi ini.

Meski mekanisme praperadilan bersifat pasif (hanya berjalan jika ada permohonan), perluasan objek perkara ke laporan mandek akan memberikan kontrol publik yang lebih kuat terhadap aparat hukum. Selain itu, hal ini dapat mendorong akuntabilitas penyidik dan mempercepat proses hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan korban.

Dengan revisi KUHAP ini, diharapkan tidak ada lagi korban yang harus menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan. Praperadilan harus menjadi jalan bagi mereka yang selama ini terabaikan oleh sistem.

(*)