Peluncuran Koperasi Merah Putih, Akankah Jadi Harapan Baru Ekonomi Desa?

Parapuan.co - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara nasional pada Senin, 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran yang digelar secara luring dan daring (hybrid) ini menjadi langkah monumental dalam penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Adapun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten dipilih sebagai lokasi peluncuran secara langsung yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo. Lebih dari 8.500 kepala desa atau pengelola KDMP se-Jawa Tengah, serta 35 bupati/wali kota dijadwalkan hadir di lokasi.

Sementara itu, mengutip Kompas.com, puluhan ribu koperasi lainnya di seluruh Indonesia akan mengikuti peluncuran ini secara daring dari daerah masing-masing. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan kesiapan provinsi menyambut acara ini.

"Ada estimasi tanggal 21 Juli 2025 akan diresmikan oleh Presiden, sehingga Pemprov sudah menyiapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, (13/7/2025). Pihaknya menambahkan bahwa koordinasi akan ditingkatkan selama sepekan ke depan bersama Satgas KDMP, panitia penyelenggara, serta aparat TNI-Polri.

Jawa Tengah Paling Progresif, 100 Persen KDMP Sudah Berbadan Hukum

Ahmad Luthfi menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi dengan perkembangan KDMP paling signifikan di Indonesia. Dari 35 kabupaten/kota yang ada, seluruh koperasi desa yang akan diluncurkan telah berbadan hukum. "Provinsi yang 100 persen itu Jawa Tengah. Harapannya dengan adanya KDMP, kita bisa melakukan penetrasi terkait dengan bahan pokok, karena basisnya adalah desa," ungkapnya.

Tak hanya itu, sebanyak 68.184 tenaga kerja telah terserap melalui koperasi desa di provinsi ini, menegaskan peran KDMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Peluncuran Diundur demi Efektivitas

Sebelumnya, peluncuran KDMP dijadwalkan pada 19 Juli 2025. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa acara diundur ke tanggal 21 Juli 2025 agar pelaksanaannya berlangsung di hari kerja. "Biar hari kerja, kalau hari kerja kan Bupati dan kepala desa siap semua, tidak ada alasan tidak hadir," terangnya.