Mendorong Kepemimpinan Perempuan untuk Kesetaraan Gender dan Kemajuan Pembangunan

Parapuan.co - Hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, dengan sekitar 70 persen di antaranya berada dalam usia produktif.

Jika perempuan diberdayakan secara optimal, pembangunan nasional akan mendapatkan dampak positif yang signifikan.

Oleh sebab itu, perempuan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, serta alokasi anggaran.

Partisipasi perempuan dalam posisi strategis, terutama di sektor swasta, menjadi sangat penting. Kepemimpinan perempuan tidak hanya mendorong kebijakan yang berperspektif gender, tetapi juga memperkuat kinerja perempuan lainnya dalam dunia kerja agar lebih kompetitif.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatasi hambatan yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan promosi, khususnya menuju posisi senior.

Kebijakan perekrutan dan promosi yang mendukung kesetaraan gender harus diterapkan, termasuk memberikan peluang bagi karyawan perempuan yang memenuhi syarat untuk memegang peran penting.

Selain itu, pendampingan perlu diberikan untuk membantu perempuan menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga, sehingga perusahaan tidak hanya strategis tetapi juga humanis dalam mengembangkan organisasinya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menambahkan bahwa dukungan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui peningkatan kepemimpinan perempuan.

Hal ini disampaikan dalam acara "CEO Insight: Women’s Leader" yang membahas pentingnya kebijakan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk pemberdayaan perempuan.

Menteri PPPA menjelaskan bahwa Kemen PPPA telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor usaha, untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi strategis.

Menteri juga berharap sektor swasta meningkatkan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan tinggi, seperti yang telah dicontohkan oleh parlemen dengan keterwakilan perempuan yang kini mencapai 35,5 persen di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Di sektor energi, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, menjelaskan inisiatif pemberdayaan perempuan melalui program "Srikandi PLN." Program ini bertujuan untuk mendorong karyawan perempuan mengisi jabatan strategis dengan menerapkan manajemen berperspektif gender.

Kebijakan strategis perusahaan mencakup aspek kesetaraan gender, keragaman, inklusi, serta isu-isu terkait seperti pelecehan seksual, remunerasi, dan kesempatan kerja.

Di sektor tambang, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyebutkan bahwa meskipun pekerjaan tambang masih didominasi laki-laki, perusahaan terus mendorong inklusivitas dan keberagaman.

Freeport merekrut perempuan, termasuk dari masyarakat Papua, dan memberi mereka peluang promosi serta dukungan teknologi untuk meringankan beban kerja fisik.

Saat ini, jumlah karyawan perempuan di Freeport masih sekitar 2.000 dari total 30.000 karyawan, tetapi upaya pemberdayaan terus dilakukan agar potensi mereka dapat berkembang maksimal. (*)