Indikator penting lainnya adalah penanganan krisis di mana skor keduanya berada di bawah angka 70% yang berarti cukup menyadari pengaruh negatif yang luar biasa dari krisis namun juga memerlukan kemampuan mitigasi yang lebih mumpuni mengingat ancaman globalisasi seperti kompleksitas dan ketidakpastian begitu besar.
Ancaman krisis memaksa swasta dan BUMN, termasuk pemerintah untuk terus menerus memperbarui sistem mitigasi dan kemampuan memprediksi krisis (early warning system).
Dan yang lebih penting juga membangun koordinasi lintas sektoral untuk mengurangi dampak krisis atau bencana yang lebih besar.
Secara umum swasta meraih skor rata-rata 69% dari semua sub indikator krisis sementara BUMN memperoleh angka rata-rata 65%.
Walaupun demikian kultur pengelolaan krisis lebih tumbuh di sektor swasta, berbeda dengan BUMN yang sering mendapatkan dukungan pemerintah.
Riset ini melibatkan tim yang terdiri atas praktisi Humas dan Komunikasi dari berbagai sektor, Benny Butarbutar, IAPR selaku koordinator, Dr. N. Nurlaela Arief, MBA, Dr. Dian Agustine Nuriman, M. Ikom, IAPR, Richele Maramis, Glory Oyong, T. Marlene Danusutedjo, IAPR, dan Anggia Bahana Putri.
PERHUMAS Indicators menggunakan pendekatan mix-methodology dan melibatkan lebih dari 1.000 responden dari seluruh Indonesia dengan tingkat margin of error berada di angka tiga persen atau dapat dipercaya, sehingga diharapkan memberikan hasil yang komprehensif dan akuntabel.
Baca Juga: Segera Dibuka! Ini Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2023 di Situs SSCASN
(*)
