Selain itu, turut hadir Direktur Eksekutif JalaStoria Ninik Rahayu; dan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KPPPA, Eni Widiyanti.
Dialog lintas agama ini adalah bagian dari kampanye "Penghapusan KDRT" jelang dua dekade UU PKDRT (Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
Dalam dialog itu, ketujuh tokoh agama memberikan pendapat dan masukan tentang isu KDRT dan bagaimana cara setiap agama bila jamaahnya melapor kasus kekerasan.
Ponny Wijaya dari Konghucu menekankan bahwa laki dan peremuan saling membutuhkan dan menyelaraskan.
"Tokoh agama sering menyampaikan pada saat pernikahan, ada pembekalan supaya pembekalan hidup harmonis," kata Ponny Wijaya.
"Kita selalu bongkar dan memberikan pembekalan sebelum adanya pernikahan. Kami juga mensosialisasi UU PKDRT dengan khutbah dan lain-lain untuk menyampaikan ke semua umat," imbuhnya.
Di agama Hindu juga punya konseling pernikahan yang bukan hanya untuk pasangan baru, tetapi juga untuk keluarga.
Kadek Nur Mantik dari Hindu mengatakan apabila ada kasus KDRT, keluarga harus bisa memberikan kenyamanan untuk korban, dan tidak menutupi yang ujung-ujungnya justru menyalahkan korban.
"Pemuka-pemuka agama Hindu selalu mengingatkan insan yang akan menikah untuk bahagia, sejahtera lahir dan batin, baik laki-laki atau perempuan," ujar Kadek.
Baca Juga: Viral Video Suami Pukul Istri di Depan Anak, Ini Dampak Buruk Jika Anak Menyaksikan KDRT
