Parapuan.co - Hari Kartini diperingati setiap tahunnya pada 21 April.
Ini merupakan hari kelahiran salah seorang pahlawan perempuan R.A. Kartini.
Hari Kartini juga identik dengan kebangkitan bagi seluruh perempuan di Indonesia.
Pasalnya, Kartini terus menggaungkan emansipasi perempuan.
Perjuangan Kartini membawa pesan bahwa melibatkan perempuan dalam porsi yang setara dengan laki-laki (inklusivitas) di bidang pendidikan dan pemberdayaan adalah kunci bagi kemajuan masyarakat.
Di era modern ini, peran perempuan sebagai penggerak ekonomi Bangsa semakin besar, dan pemberdayaan perempuan menjadi kian relevan untuk diperjuangkan.
Memberdayakan perempuan sama dengan menggerakan UMKM.
Dengan begitu, hal ini dapat pula untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022, 99 persen usaha di Indonesia berkategori UMKM. UMKM memberikan 60,51 persen kontribusi bagi PBD.
Baca Juga: Viral di TikTok Isu Ari Wibowo Cerai karena Nafkah, Ini 6 Tips Atur Keuangan Rumah Tangga
Menurut data Kementerian Kooperasi dan usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2019, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebsar 96,92 persen.
Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.
“Dengan populasi dan perannya yang besar di UMKM, perempuan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
“Perempuan masa kini adalah Kartini Ekonomi, potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia.
“Merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan dukungan akses keuangan bagi para Kartini," ujar Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dikutip dari rilis yang diterima PARAPUAN.
“Meskipun banyak UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan, penelitian terbaru kami menunjukkan di antara pelaku UMKM yang menggunakan layanan e-commerce, tingkat penjualan rata-rata pelaku usaha perempuan lebih rendah sekitar 22% dari pada laki-laki.
"Dapat dibayangkan bila produk layanan keuangan digital dirancang dengan perspektif gender, ketimpangan ini akan dapat diatasi dan secara langsung menambah nilai transaksi ekonomi negara.
"Untuk itu, diperlukan kolaborasi multi-pihak, salah satunya melalui Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan yang beranggotakan para pembuat kebijakan, sektor swasta dan lembaga masyarakat,” ungkap Vitasari Anggraeni, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women’s World Banking.
Baca Juga: Perempuan dalam Ekosistem Fintech sebagai Solusi Inovasi Inklusi Keuangan
4 Pilar Dukungan bagi Kartini Penggerak Ekonomi di Era Digitalisasi
1. Akses Teknologi
Kepemilikan perangkat pintar untuk membantu menjalankan usaha, memanfaatkan teknologi, dan mengakses layanan keuangan.
Berdasarkan data BPS 2021, kepemilikan ponsel berdasarkan gender yaitu 57,51 persen perempuan dan 68,12 persen laki-laki.
2. Akses Keterampilan
Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan keuangan digital perempuan.
Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun, OJK 2022, indeks literasi keuangan 50,33 perempuan dan 49,05 persen laki-laki.
3. Akses ke Layanan Keuangan Digital
Memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dapat memahami dan menggunakan layanan keuangan digital, dengan merancang mekanisme perlindungan konsumen yang inklusif.
Baca Juga: Ratu Maxima dari Belanda Apresiasi Program Kartu Prakerja, Praktik Terbaik untuk Inklusi Keuangan
Dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun, OJK 2022, indeks inklusi keuangan ini 83 persen perempuan dan 86 persen laki-laki.
4. Data Terpilih Gender
Memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dilihat, dikenali, dan dipahami melalui pengumpulan data dan metodologi pengukuran.
Bermitra untuk Wujudkan Inklusi Keuangan Digital
Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) adalah kolaborasi mitra global dan lokal yang memobilisasi, memperkuat, dan meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah perempuan.
Koalisi yang dibentuk pada 2022 ini memiliki visi untuk mendorong kebijakan yang lebih baik demi mencapai inklusi keuangan perempuan; serta meningkatkan keterampilan dan akses ke peningkatan kapasitas dan layanan keuangan bagi perempuan. Indonesia dan Ethiopia menjadi negara percontohan Koalisi IKDP.
Anggota Koalisi IKDP Indonesia
31 mitra bergabung dalam aksi kolektif yang terdiri dari:
- 8 Pembuat kebijakan termasuk Kementerian PPPA, OJK, Bank Indonesia, dan Kemenko Perekonomian.
- 8 Penyedia layanan keuangan, platform digital, dan asosiasi termasuk Amartha, BRI, DANA, dan LinkAja.
- 6 Organisasi masyarakat sipil termasuk HWDI, LPSDM, PPSW, Ruang Kolaborasi Perempuan, Yasanti, dan Jalatera.
- 9 Mitra pembangunan dan lembaga riset termasuk Bank Dunia dan J-PAL Asia Tenggara.
Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP) dibentuk untuk memberikan 4 pilar dukungan yang selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan 90% pada 2024 sesuai yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.
Aksi Nyata Koalisi IKDP (Juli 2022 - April 2023)
- 3000 perempuan tersentuh inisiatif Koalisi IKDP.
- 5 program literasi keuangan digital dan pengembangan UMKM milik perempuan yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Surakarta, Yogyakarta, dan Lombok.
- 6 peningkatan kapasitas dan forum berbagi pengetahuan antar anggota Koalisi.
- 6 diskusi advokasi kebijakan di tingkat nasional dan keikutsertaan dalam diskusi di tingkat global.
Manfaat Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP) Dirasakan Para Kartini Penggerak Ekonomi
“Setelah mengikuti kegiatan pelatihan Ruang Kolaorasi Perempuan, saya akhinya punya rekening sendiri dan jadi bisa mengatur keuangan keluarga dan usaha. Yang terpenting penjualan usaha saya meningkat dengan memasarkan secara online dan menggunakan pembayaran digital,” kata Fitrianti, penerima manfaat Ruang Kolaborasi Perempuan, Makassar.
“Sekarang saya jadi lebih sadar mengenai manajemen uang yang baik bagi pribadi, bisnis, maupun organisasi setelah mengikuti kegiatan ini. Saya bisa mengatur skala prioritas dan melakukan pencatatan secara lebih teratur, sehingga dapat mengevaluasi keuangan dengan baik dan transparan bagi anggota organisasi,” ungkap Zuriatun Thoybah, binaan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Desa Bayan, Lombok.
“Berkat dukungan Yayasan Jalatera dan IKDP, saya jadi tahu cara membuat NPWP hingga bisa berjualan online. Sebelum mempelajari itu, semua orderan datang dari tetangga saja, sekarang orderan dan jenis produk sudah meningkat karena bergabung ke marketplace dan saya semangat untuk bisa lebih maju lagi,” tambah Ika Riana, penerima manfaat Yayasan Jalatera, Surakarta Jawa Tengah.
“Kegiatan yang didukung oleh IKDP membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan disabilitas. Ada 4 kegiatan HWDI yang didukung IKDP, yaitu survei di 34 provinsi mengenai layanan keuangan digital yang diikuti 695 responden perempuan disabilitas, melakukan FGD dengan pemangku kepentingan terkait—mulai dari pembuat kebijakan hingga penyedia layanan keuangan digital—dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kominfo, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan digital kepada perempuan disabilitas dari seluruh Indonesia, dan yang terakhir adalah webinar yang menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian PPPA, OJK, dan Bank Indonesia,” pungkas Revita Alvi, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), anggota Koalisi IKDP Indonesia.
Baca Juga: Dukung Inklusi Keuangan, Perusahaan Ini Jangkau Masyarakat yang Tidak Punya Rekening
(*)
