"Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022," ungkap Anna.
Kawan Puan, kini aturan terkait kekerasan seksual ini wajib diterapkan dan berlaku di seluruh lembaga pendidikan.
Madrasah di setiap jenjang, pesantren, satuan pendidikan mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal wajib menerapkan aturan ini.
Selain itu, aturan ini juga berlaku di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dalam hal pencegahan, aturan ini mewajibkan satuan pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran terkait kekerasan seksual.
Sekolah juga harus menyusunan SOP pencegahan, tak lupa pengembangan jejaring komunikasi dengan lembaga terkait.
Dalam penuntasan kasus kekerasan seksual, satuan pendidikan boleh bekerja dengan kementerian atau lembaga.
Selain itu, satuan pendidikan juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orangtua peserta didik.
"Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban," jelas Anna.
Kawan Puan, dengan adanya aturan baru ini, masyarakat akan memiliki bekal pengetahuan soal jenis-jenis tindak kekerasan seksual.
Harapannya, aturan ini dapat mengedukasi masyarakat terkait tindak kekerasan seksual yang selama ini dinormalisasi oleh lingkungan.
Baca Juga: Mengenal Piramida Budaya Perkosaan, Bentuk Kekerasan Seksual dalam Bahasa Keseharian
(*)
