Menurutnya, memisahkan tempat duduk penumpang perempuan dan laki-laki di angkot akan berkontribusi dalam menekan risiko kekerasan maupun pelecehan seksual di transportasi umum.
Namun, selang beberapa hari setelahnya, wacana kebijakan pemisahan tempat duduk itu dicabut.
Syafrin Liputo mengatakan bahwa mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini, wacana kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan.
Melihat wacana pemisahan tempat duduk di angkot untuk penumpang perempuan dan laki-laki demi menekan risiko terjadinya tindak pelecehan seksual, PARAPUAN mencoba menghubungi LBH APIK.
LBH APIK adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan yang banyak melakukan pendampingan dan bantuan hukum untuk perempuan, termasuk mereka yang mengalami pelecehan seksual.
Dian Novita, Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta menyebutkan bahwa wacana kebijakan pemisahan tempat duduk di angkot sebenarnya tidak efektif.
Pasalnya, menurut dia penyebab dari adanya atau terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat umum, termasuk angkot adalah karena adanya pelaku.
"Kalau kita ngomongin penyebab kekerasan seksual di angkot itu apa sih, itu justru kekerasan seksual di angkot itu ya sudah, pelaku, karena pelaku masih berpikiran ada orang lain yang bisa dia jadikan korban, itu saja," ujarnya saat dihubungi PARAPUAN, Jumat, (22/7/2022).
Adanya pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan ini pun didorong oleh mindset, dan itu tidak terjadi karena perempuan dan laki-laki duduk di bersebelahan di dalam angkot.
Baca Juga: Ramai Wacana Angkot Khusus Perempuan, Ini Tips Aman Naik Transportasi Umum untuk Kaum Hawa
