Tak hanya itu, ternyata untuk bisa menjadi wajib pajak madya ataupun besar harus ada keputusan Dirjen tersendiri yang menyatakan wajib pajak tersebut layak dipindah.
Keputusan itu tidak rutin dibuat. Inge pun bilang, Mei 2021 lalu penetapan wajib pajak baru diadakan dengan mengambil momen pembentukan struktur organisasi baru di KPP.
"Wajib pajak baru pasti daftar di KPP Pratama, karena kan kita enggak punya sejarah catatan tentang dia gimana tahun sebelumnya," terang Inge.
"Kalau daftar baru pasti masuk pratama. Untuk terdaftar di madya bisa diperbaharui tapi ada kebijakan tertentu dan tidak secara rutin di lakukan," tambahnya.
Wajib pajak tersebut harus lolos sekian persyaratan dan jadi yang terpilih. Inge bahkan mengungkapkan, jumlah wajib pajak madya hanya ada sekitar 1000-2000 WP.
Menurutnya, sekalipun seseorang membayarkan pajak hingga miliaran tahun ini, wajib pajak tersebut tidak bisa serta merta masuk ke madya.
Jumlah setoran yang dilihat dan dipertimbangkan oleh pihak pajak tidak berdasarkan satu tahun, yang kebetulan lagi besar, saja.
"Biasanya melihat setoran beberapa tahun ke belakang, antara 3 sampai 5 tahun. Kalau sekarang bayar puluhan miliaran, enggak langsung dipindah ke madya," terang Inge.
Baca Juga: Ramai Omzet MS Glow, Ini Perjuangan Bisnis Salah Satu Pendirinya Maharani Kemala
Lantas, menurut Inge, mengapa Juragan 99 yang disebut crazy rich Malang itu lapor pajaknya di KPP Pratama dan tak terdaftar sebagai madya ataupun besar?
"Pada saat kita menentukan wajib pajak baru untuk KPP madya, misalnya tahun lalu, dia tidak terekam sebagai yang beberapa tahun ke belakang memberikan setoran yang besar," ujarnya.
"Jadi dia belum masuk ke madya, masih di pratama. Kita enggak tahu deh beberapa tahun lagi, tergantung kebijakan pimpinan, apakah ada rolling lagi," pungkas Inge. (*)
