Parapuan.co - Mulai hari ini, 12 Juli 2021, pemerintah memperluas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke 15 kabupaten atau kota di luar Pulau Jawa dan Bali.
15 kabupaten atau kota yang dipilih tersebut merupakan wilayah yang terjadi peningkatan kasus Covid-19 signifikan, angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.
15 kabupaten atau kota tersebut termasuk Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari.
Baca Juga: Aturan Lengkap Perjalanan Darat, Laut, dan Udara Selama PPKM Darurat
Dilanjutkan dengan Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.
Kebijakan PPKM di 15 wilayah ini ditetapkan sesua dengan aturan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali dalam Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021.
"Pengaturan ini mulai berlaku 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota.
"Nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com.
Berikut aturan yang harus dipatuhi masyarakat selama PPKM Darurat di 15 wilayah tersebut.
Perkantoran
Perkantoran pada sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran.
Sektor tersebut meliputi keuangan dan perbankan, asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.
