Seruan PBB kepada Pemerintah Indonesia: Utamakan Dialog dan Tahan Diri Sikapi Aksi

By Arintha Widya, Selasa, 2 September 2025

Seruan PBB untuk pemerintah Indonesia terkait demo beberapa hari terakhir.

Parapuan.co - Gelombang aksi protes yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui Kantor Hak Asasi Manusia PBB, juru bicara Ravina Shamdasani menyampaikan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya menahan diri, mengedepankan dialog, serta menjamin hak-hak warga negara dalam mengekspresikan pendapatnya.

Dalam pernyataan berjudul “Indonesia protests: Call for restraint and dialogue”, PBB menegaskan bahwa pihaknya mengikuti secara dekat perkembangan protes nasional yang dipicu oleh isu tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.

Ravina Shamdasani mengatakan:

"Kami mengikuti dengan saksama gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi keprihatinan publik."

Menjaga Hak Warga dan Tugas Aparat

PBB juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar tetap menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sejalan dengan norma dan standar internasional.

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait pengamanan pertemuan publik. Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," papar Ravina.

Tuntutan Investigasi Transparan

PBB juga menyerukan agar dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi segera diusut dengan transparan.

"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," ujar Ravina lagi.