Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Menurun Hanya 27,5 Persen di Dunia, Kenapa?

Parapuan.co - Dalam beberapa dekade terakhir, perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Perempuan semakin banyak terlihat di ruang-ruang publik, menduduki jabatan penting di perusahaan, terlibat aktif dalam dunia politik, serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional dan internasional.

Namun, perkembangan positif tersebut tidak selalu berjalan konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, dunia justru menyaksikan penurunan representasi perempuan dalam kepemimpinan global yang cukup mengkhawatirkan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa keterlibatan perempuan dalam jabatan eksekutif dan posisi strategis justru menurun ketika kampanye kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin gencar dilakukan?

Data terbaru dari UN Woman menunjukkan bahwa pada tahun 2025, hanya sekitar 27,5 persen kursi di parlemen di seluruh dunia yang ditempati oleh perempuan. Persentase tersebut menunjukkan adanya penurunan 0,4 persen dari tahun 2024.

Penurunan representasi ini bukan hanya menjadi isu statistik, melainkan juga menandakan adanya hambatan struktural, sosial, dan budaya yang masih sangat kuat menghalangi perempuan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat tertinggi.

Sima Bahous, selaku Direktur Eksekutif UN Women menjelaskan bahwa dunia saat ini menjadi saksi terkikisnya kepemimpinan politik perempuan. Padahal, perempuan dalam dunia politik menjadi salah satu kunci pengambil keputusan yang lebih inklusif.

"Dunia tengah menyaksikan terkikisnya kepemimpinan politik perempuan pada saat kita sangat membutuhkan pengambilan keputusan yang inklusif," ujar Sima Bahous dikutip dari UN Women.

Ia juga menambahkan, "Ketika perempuan dikecualikan dari tingkat kepemimpinan tertinggi, kita semua akan rugi karena masyarakat kehilangan tata kelola yang lebih adil dan responsif yang dimungkinkan oleh kepemimpinan yang berimbang gender."

Penurunan representasi terjadi di tengah reaksi keras global terhadap hak-hak perempuan yang diperparah oleh meluasnya kekerasan yang menargetkan perempuan dalam politik baik daring maupun luring.

Kekerasan ini, yang mencakup ruang fisik maupun platform digital, menghalangi banyak perempuan untuk memasuki atau melanjutkan karier dalam kepemimpinan politik, sehingga merusak kesetaraan gender dalam representasi.

Norma dan praktik gender yang berlaku saat ini memengaruhi alokasi portofolio kabinet secara signifikan. Laki-laki sebagian besar menduduki posisi kabinet yang menentukan prioritas nasional dan global, seperti pertahanan (87 persen), urusan keuangan dan fiskal (84 persen), dan urusan luar negeri (82 persen).

Persentase masing-masing posisi ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan tidak mendapatkan ruang atau kuota yang setara, bahkan bisa dikatakan menjadi minoritas.

Tantangan-tantangan ini diperparah dengan menurunnya jumlah kementerian kesetaraan gender, yang merupakan lembaga kunci untuk menanamkan kesetaraan gender dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.

Di tahun 2020, hanya terdapat 80 kementerian kesetaraan gender di berbagai negara. Jumlah tersebut menurun menjadi 76 pada tahun 2024 dan 75 di tahun 2025.

Oleh karena itu, UN Women menyerukan kepada pemerintah dan pemimpin politik di seluruh dunia untuk mengambil tindakan yang berani.

Termasuk mendesak melalui penunjukan eksekutif, penggunaan tindakan khusus sementara seperti kuota, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap kekerasan politik terhadap perempuan.

"Partisipasi perempuan secara penuh, setara, dan bermakna dalam pengambilan keputusan bukan hanya masalah keadilan – hal itu penting untuk memenuhi janji-janji," tegas Sima Bahous.

(*)