Isu Perempuan di Debat Capres Pertama, Singgung Pelayanan Publik untuk Kelompok Renta

Linda Fitria - Rabu, 13 Desember 2023
Isu perempuan di debat capres pertama Pemilu 2024
Isu perempuan di debat capres pertama Pemilu 2024 Rifka Hayati

Parapuan.co - Kawan Puan, debat capres perdana Pemilu 2024 baru saja digelar semalam di gedung KPU, Selasa (13/12/2023).

Dalam debat capres pertama ini, tema yang diangkat ialah: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat sendiri digelar dalam enam segmen. Segmen pertama diisi dengan pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi misi dan program kerja masing-masing paslon.

Segmen kedua dan ketiga diisi pendalaman visi misi dan program kerja, dan segmen keempat kelima diisi tanya jawab antar paslon.

Membahas soal debat capres semalam, sebagai perempuan memilih tentu berharap ada banyak isu soal perempuan yang muncul dan jadi catatan khusus.

Tadi malam, ada satu topik pertanyaan yang cukup dekat dengan perempuan nih, Kawan Puan.

Yakni pertanyaan soal peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

"Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik ingin mengedepankan kualitas pelayanan publik untuk kelompok rentan, wanita, dan anak-anak."

"Apa program strategis anda terkait peningkatan pelayanan publik tersebut?" tutur moderator memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Baca Juga: 3 Perempuan yang Pernah Jadi Moderator Debat Capres-Cawapres, Terbaru Valerina Daniel

Menanggapi pertanyaan itu, Ganjar menjawab bahwa dirinya telah mengajak kelompok perempuan hingga disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).

"Saya punya pengalaman 10 tahun soal ini (pelayanan publik berkeadilan). Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal,"

"Satu, menghadirkan dalam setiap musrembang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lain termasuk orangtua. Kenapa? Agar pengambil keputusan, mereka peduli, mereka aware apa yang mereka harapkan," kata Ganjar saat debat pertama Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Jawaban Ganjar kemudian ditanggapi oleh paslon nomor urut 1, Anies Baswedan.

Anies menyinggung soal Super Apps seperti JAKI yang selama ini membantu masyarakat Jakarta mengakses pelayanan publik.

"Prioritaskan pada mereka yang rentan. pelayanan yang transparan dan terukur. Semua yang dilayani pemerintah itu yang berulang. Lalu apa yang dikerjakan?"

"Kami dulu di Jakarta membuat JAKI, Super Apps. Misalnya ada pohon tumbang, kami sampaikan ke jajaran harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Transparansi dan standardisasi," kata Anies.

Sedangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto menanggapi dengan menggaris bawahi nasib petani dan nelayan.

"Menurut pandangan saya kelompok rentan itu termasuk petani dan nelayan, saat saya keliling di Jawa Tengah, petani di sana sulit mendapat pupuk. Kartu tani yang bapak luncurkan, mempersulit mereka. Mereka ingin disederhanakan," kata Prabowo menanggapi.

Baca Juga: Profil Dua Panelis Perempuan di Debat Capres Perdana Pemilu 2024

Pentingnya Peningkatan Pelayanan Publik

Membahas pelayanan publik sendiri, mengapa topik ini perlu mendapatkan perhatian khusus terutama untuk perempuan?

Seperti pengertiannya dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Artinya, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Setiap kebutuhan masyarakat khususnya kelompok renta seperti perempuan, anak-anak, lansia, hingga disabilitas harus disediakan dengan sebaik-baiknya oleh negara.

Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan publik secara maksimal, sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang merugikan perempuan dan kelompok renta lainnya.

Misal diskriminasi perempuan atau penyandang disabilitas dalam akses ke pelayanan publik, minimnya informasi soal pelayanan publik ke lansia, dan masih banyak lagi.

Melansir website Ombudsman, kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan sebab negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk guna memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sesuai amanat Undang-Undang.

Nah Kawan Puan, buat kamu yang ketinggalan debat capres semalam, kamu masih bisa melihat tayangan ulangnya di bawah ini ya!

Baca Juga: Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Ini Tindakan yang Bisa Perempuan Lakukan

(*)

Sumber: Ombudsman,KompasTV
Penulis:
Editor: Linda Fitria