Ellen mengatakan bahwa setiap perempuan bisa menakar dan mengukur potensi kekerasan apa saja yang bisa mengintai dari kebocoran data ke publik.
"Jadi itu bisa diukur oleh masing-masing orang gitu ya," ucap Ellen.
Sayangnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang datanya bocor karena informasi yang tersebar adalah yang sifatnya pribadi dan krusial.
"Nah, yang kita bisa lakukan sebatas itu karena data-data yang bocor adalah data-data krusial seperti alamat rumah dan KTP," tambahnya.
"Kalau mau aman, agak susah karena data-datanya krusial gitu ya, bukan data-data berupa username atau password atau email gitu," jelasnya.
Andaikan data yang bocor itu berupa username, password, email, atau lokasi, maka yang bisa perempuan lakukan adalah me-review ulang data-data tersebut.
Misalnya dengan mengecek password yang bisa diubah dan menyesuaikan kembali pengaturan keamanan perangkat digital atau platform digital yang digunakan.
Di sisi lain, Ellen juga menyoroti tanggung jawab KPU sebagai pihak yang mengalami kebocoran data para pemilih di pemilu 2024.
"KPU sebagai lembaga yang mengalami kebocoran data mereka juga harus bisa memitigasi dan melakukan analisi mitigasi risiko apa yang kemudian mengancam pemilih atas kebocoran data-data mereka," pungkasnya.
Baca Juga: Viral Kebocoran Data, Simak Cara Cek Data Pribadi Bocor atau Tidak!
(*)
