Nadia mengungkap, ia bisa melihat darah masih mengucur dari tubuh Ita dan mendapati sebatang tongkat kayu menancap di anus korban.
Ia menyebut kasus kematian Ita adalah pembunuhan paling keji yang pernah dilihat sepanjang hidupnya.
Motif Pembunuhan terhadap Ita Martadinata
Nadia menjelaskan ada motif politis di balik kematian tragis Ita Martadinata yang juga menjadi korban pemerkosaan pada Mei 1998.
Menurutnya, ini berkaitan dengan rencana keberangkatan Ita ke New York dan dimaksudkan untuk mengintimidasi Tionghoa-Indonesia.
Dengan demikian, mereka tidak bersuara tentang pemerkosaan masif selama kerusuhan Mei 1998.
"Ini adalah pembunuhan sistematis dan politis untuk membungkam orang Tionghoa-Indonesia untuk bersuara di tingkat internasional," kata Nadia.
Sekadar informasi, TRK menemukan setidaknya 152 kasus pemerkosaan di mana 20 orang di antaranya meninggal dunia.
Mayoritas korban sendiri adalah perempuan Tionghoa, yang dilakukan sebagai teror hingga banyak perempuan takut keluar dari rumahnya.
Baca Juga: Cerita 5 Pembela HAM Perempuan tentang Kampanye Kekerasan Seksual
Data di atas barangkali belum mencakup keseluruhan jumlah korban.
Akan tetapi, hingga saat ini data itulah yang masih digunakan sebagai acuan terkait kasus pemerkosaan Mei 1998.
Di sisi lain, para korban banyak yang tidak berani melapor karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Satyawanti Mashudi menyebut, ketakutan itu masih dirasakan sampai detik ini.
Apa yang dialami Ita Martadinata dan puluhan perempuan lainnya memberikan efek dahsyat bagi korban lain untuk tetap bungkam.
"Itu yang membuat para korban bungkam, hingga hari ini," kata Satyawanti Mashudi.
Kawan Puan yang turut menjadi saksi tragedi Mei 1998 mungkin juga merasakan seperti apa kengeriannya.
Semoga informasi mengenai Ita Martadinata ini membuka mata kita, bahwa banyak dari perempuan yang masih berjuang mengatasi trauma dari kejadian tersebut.
Baca Juga: Kate Walton, Aktivis asal Australia yang Aktif Perjuangkan Hak Perempuan di Indonesia
(*)
