"Sekarang masyarakat semakin memiliki kesadaran terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Sri Mulyani.
"Sebelumnya kasus ini dianggap domestic problem yang tidak perlu kehadiran Negara," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mendorong penguatan kolaborasi antara KemenPPPA dengan berbagai Kementerian/Lembaga.
Selain itu pihak Sri Mulyani juga mengajak dunia usaha yang telah maupun akan terjalin ke depannya dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam sektor usaha, ia mendorong pengetahuan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan ambil bagian dalam pemberantasan masalah ini.
"Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan hanya masalah satu Kementerian saja," kata Sri Mulyani.
"Hal ini harus di-mainstream dan influence ke Kementerian/Lembaga, bahkan masyarakat," sambungnya.
Menurut Sri Mulyani, pada dasarnya Kementerian Keuangan mendukung pencegahan dan penanganan masalah kekerasan seksual tersebut.
"Sedapat mungkin seluruh institusi memasukkan dimensi perempuan dan anak, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, seperti korban kekerasan," tutup Sri Mulyani.
Baca Juga: Mengintip Mimpi Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual di RUU TPKS
(*)
