Ia menyampaikan terima kasih karena belakangan ini masyarakat sudah berani bicara, sehingga semakin banyak kasus yang terungkap.
Menteri Bintang pun secara khusus menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berasrama.
Dengan banyak pihak yang berani melapor, anak-anak di bawah umur yang kurang informasi terkait tindakan kekerasan seksual pun suaranya dapat terdegar.
Menteri Bintang mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai strategi dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Salah satunya adalah pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang memasukkan lima Arahan Presiden Republik Indonesia.
"Tahun 2022 ingin kami kembangkan di 33 provinsi, tepatnya 132 desa. Ketika kita melihat jumlah penduduk perempuan dan anak di tingkat desa, dari 76 ribu desa, 43 persennya adalah perempuan dan anak," jelasnya.
"Sementara itu, dari sekitar 8600 kelurahan, 57 persennya adalah perempuan dan anak," katanya lebih lanjut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat saat ini masyarakat sudah memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialami ataupun dilihatnya.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu Gender Gap yang Kerap Dibicarakan Menkeu Sri Mulyani
