Parapuan.co - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster.
Hal tersebut mempertimbangkan cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan.
Bahkan, warga lanjut usia banyak yang belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap.
Kondisi kesenjangan vaksinasi ini dapat memperpanjang pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut pemerintah untuk memastikan vaksin diberikan untuk semua tanpa skema berbayar.
Polemik ini memantik dua puluh sembilan organisasi yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan untuk mewujudkan aksi nyata.
Berdasarkan rilis yang PARAPUAN terima, Koalisi Masyarakat Sipil pun mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Surat itu untuk meminta WHO memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia agar segera menunda rencana pemberian vaksin booster pada 12 Januari 2022.
Penundaan tersebut disarankan hingga vaksinasi dosis primer diberikan kepada seluruh target sasaran vaksinasi.
Baca Juga: Ada Kesenjangan, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Kaji Ulang Vaksin Booster
