“Di daerah pedalaman dan daerah rawan konflik bersenjata susah untuk mengakses layanan kesehatan,” ungkap Desi.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk memperhatikan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan belum terealisasi dengan baik.
Baca Juga: Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Selama Pandemi, Ini Dampaknya Bagi Penyintas
Saat ini pendampingan korban kekerasan untuk mengatasi kesehatan mental belum ada.
“Dalam beberapa kasus, belum sampai ke pendampingan kesehatan mental. Tapi lebih ke pendampingan penyidikan ke bantuan hukum,” jelasnya.
Maka itu, isu-isu perempuan di Papua membutuhkan bantuan dari banyak pihak.
“Kondisi Papua berbeda dengan daerah lain. Sistem apa yang harus kita buat itu sangat perlu,” jelas Desi.
(*)
