Parapuan.co - Tragedi demo 28 Agustus bukan sekadar catatan kelam dalam kalender politik negeri ini, melainkan simbol kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Setiap teriakan di jalanan adalah wujud keputusasaan yang menumpuk bertahun-tahun. Setiap tubuh yang jatuh menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di negeri ini semakin jauh dari kata berpihak pada rakyat.
Kamu mungkin pernah mendengar bahwa suara rakyat adalah yang utama, tapi kenyataannya, suara rakyat justru kerap dipatahkan dengan gas air mata, pukulan, peluru, hingga penindasan disengaja.
Ratusan bahkan ribuan orang tumpah ruah di jalan, menuntut perubahan, menolak kebijakan yang dianggap menindas, dan berteriak agar hak-hak mereka didengar. Namun, yang mereka terima bukanlah ruang dialog, melainkan kekerasan dan bungkaman.
Aparat keamanan yang seharusnya berdiri sebagai pelindung rakyat justru menjadi bayang-bayang ketakutan, mempertegas jarak yang semakin lebar antara penguasa dan masyarakat.
Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online tewas setelah tertindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Dalam video yang viral di TikTok, terekam jelas Affan Kurniawan yang mencoba menghindar namun kendaraan tersebut tetap nekat melaju hingga korban terseret beberapa meter.
Massa yang marah kemudian mengejar dan memukuli rantis Brimob sementara mobil tersebut tetap melaju kencang. Mirisnya, Affan Kurniawan rupanya tak ikut aksi unjuk rasa, saat itu ia sedang menyeberang untuk mengantarkan orderan.
Terkait pembunuhan yang dialami oleh Affan Kurniawan, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menyebut tujuh polisi tengah menjalani pemeriksaan. "Jadi saat ini tujuh orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan," ujar Abdul Karim dikutip dari Kompas.
Adapun ketujuh polisi tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J. Ketujuh polisi itu berada di dalam rantis Brimob ketika kejadian. Kepolisian kini mendalami siapa yang menyetir kendaraan tersebut.
Menjadi pertanyaan bagi penulis, mengapa ketujuh oknum ini justru namanya disamarkan? Apakah aparat benar-benar memberikan keadilan seadil-adilnya atau mengamankan ketujuh oknum ini dan mengadilinya dalam bentuk 'hanya formalitas'?
Baca Juga: Demo 28 Agustus 2025, Bobroknya Aparat Negara dan Bungkamnya DPR