Terkait itu, Ellen melihat saat ini perempuan masih belum punya kendali penuh atas keamanan datanya di dunia digital.
"Dan salah satu faktor yang dialami perempuan karena mereka kehilangan kendali atas data mereka sendiri," tambah Ellen.
Ellen juga menyebutkan kalau yang akan rugi atas kebocoran data ini bukan hanya masyarakat.
Menurutnya, negara juga akan mengalami kerugian apalagi menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Tidak hanya orang yang kehilangan data, terutama ini kasus kebocoran data KPU. Tentunya yang mengalami kerugian itu negara," kata Ellen.
Data-data pemilih yang ada di KPU bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang memiliki modus pribadi ataupun modus lain, dan tentunya bisa merusak demokrasi Indonesia.
"Ada risiko sangat besar yang mengancam Pemilu. Kita tahu data itu sangat bisa dan mudah disalahgunakan."
"Apalagi, data yang diretas data dalam jumlah besar dengan isi yang sangat detail terkait pihak yang datanya bocor. Ancaman pada demokrasi kita," pungkas Ellen.
Baca Juga: Ketahui! 12 Bentuk Bahan Kampanye Pemilu Menurut Peraturan KPU
(*)
