Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dari penulis.
Jika panitia penyelenggara sebelumnya tidak mengajukan izin untuk mengakses bagian tubuh kontestan yang bersifat privat, dan tidak ada pernyataan persetujuan dari kontestan untuk memberikan akses tersebut kepada pihak juri, maka hal tersebut merupakan kekerasan seksual.
Bila sungguh terjadi, maka semakin lengkap dosa panitia penyelenggara jika menggunakan paksaan akibat adanya ketimpangan relasi kuasa yang menekankan rasa takut kontestan bila tidak mengikuti proses body checking tersebut.
Itu sama saja dengan penyerangan seksual (sexual assault) secara verbal yang pada akhirnya menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan terpaksa mengikuti keinginan juri.
Objektifikasi Tubuh Perempuan di Industri Hiburan
Tidak dapat dipungkiri jika pelecehan dapat terjadi dalam beragam bentuk dan di berbagai tempat.
Namun industri hiburan merupakan salah satu sektor paling rawan pelecehan tubuh sebab kerap dianggap sebagai bagian dari seni hiburan.
Pelecehan yang sering dialami oleh para pelaku industri hiburan adalah yang berkaitan dengan tubuh.
Bagi perempuan, proporsi tubuh tertentu merupakan ‘persyaratan’ mutlak untuk menjadi entertainer, misalnya memiliki payudara yang berisi, pinggul yang semok, dan tubuh langsing.
Apabila tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut, perempuan tetap bisa menjadi entertainer, hanya saja diposisikan sebagai pihak yang ditertawakan akibat kekurangan fisiknya, seperti menertawakan giginya yang tonggos, kulit yang berwarna gelap, atau tubuh yang gendut.
Baca Juga: Ramai Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Finalis Miss Universe Indonesia, Begini Kronologinya
