Parapuan.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, telah melakukan pembongkaran terhadap puluhan menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS) yang diduga belum memiliki izin.
Secara keseluruhan, ada 48 menara telekomunikasi yang akan dibongkar oleh Pemkab Badung. Diketahui, menara-menara tersebut sejak lama telah beroperasi dan dimanfaatkan sebagai infrastruktur strategis dalam penyediaan layanan komunikasi masyarakat sekitar.
Oleh sebab itu, pembongkaran menara telekomunikasi tersebut berdampak cukup signifikan bagi masyarakat wilayah Badung. Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Heru Sutadi,
“(Kalau) tiba-tiba menara dirobohkan, hilang itu sinyal seluler. Itu bisa mengganggu layanan komunikasi di satu daerah,” kata Heru melalui keterangan resmi yang diterima Parapuan, Minggu (15/4/2023).
Baca Juga: BERITA TERPOPULER LADY BOSS: Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN hingga Info CPNS 2023
Hilangnya sinyal seluler, menurut Heru, juga berpotensi mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Apalagi, Badung merupakan salah satu “gerbang” internasional menuju pariwisata Indonesia.
“Dampak lainnya adalah penurunan transaksional digital business, baik pada instansi swasta maupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini tidak sejalan dengan visi presiden dalam pengembangan bisnis digital untuk memacu perekonomian daerah,” lanjut Heru.
Selain itu, kata dia, hilangnya sinyal seluler juga dapat menurunkan kualitas pelayanan komunikasi publik, terutama instansi yang bergantung pada layanan komunikasi, seperti perbankan.
Perlu mengajukan perizinan
Kendati belum memiliki izin, pembongkaran 48 menara telekomunikasi di Badung dinilai menyalahi aturan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.
