Puan juga menegaskan bahwa ini merupakan sebuah jawaban dari niat baik bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak perempuan.
Sebelumnya, RUU TPKS telah diperjuangkan sejak 2016 dan menjadi polemik tersendiri di tengah masyarakat Indonesia.
Pembahasan tiap butir aturan dalam RUU TPKS penuh dinamika dan menerima penolakan dari berbagai pihak.
Setiap harinya, organisasi dan lembaga perempuan serta para aktivisi menyuarakan tuntutan mereka yang hanya bisa terjawab dengan pengesahan RUU TPKS ini.
Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual dalam satu tahun terakhir ini, pengesahan RUU TPKS membuat masyarakat Indonesia, terutama perempuan penyintas bernapas lega.
Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya turut menyampaikan pendapatnya soal pengesahan RUU TPKS ini.
Menurut keterangannya, RUU ini merupakan aturan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual.
RUU TPKS ini adalah payung hukum dan sebuah kewajiban baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.
"Ini adalah kehadiran negara, bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es," tegas Willy.
Kawan Puan, ini saatnya kita merayakan disahkannya payung hukum yang berpihak pada perempuan dan korban kekerasan seksual.
Namun, mari tetap kawal penerapan dari RUU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Baca Juga: Kalis Mardiasih Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual
(*)
