Hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat yang masih memberikan kesempatan untuk kembali berkarier meskipun dalam skala yang lebih kecil.
Sementara itu, publik Korea Selatan juga lebih sensitif karena banyak faktor yang bisa menjadi pemicu cancel culture.
Selain dianggap tindakan kriminal, perilaku tidak pantas seperti gaslighting atau merokok ketika sekolah juga bisa menjadi sumber boikot publik.
Melansir Kompas, Lisa Nakamura, seorang profesor di University of Michigan menjelaskan, cancel culture adalah "boikot budaya" terhadap selebritas, merek, perusahaan, atau konsep tertentu.
Pada umumnya, ini dilakukan kepada pesohor yang tersandung skandal atau isu akan perilakunya yang bermasalah. Bentuk boikot yang diberikan bisa berbeda-beda untuk tiap orang.
Baca Juga: Angkat Kekerasan pada Perempuan di Serial Maid, Begini Kata Kreatornya
Ada yang kehilangan berbagai kontrak pekerjaan, bullying di media sosial, pengurangan adegan dalam sebuah drama, filmnya sulit tayang, hingga kehilangan penggemar.
Dr Jill McCorkel, seorang profesor sosiologi dan kriminologi di Universitas Villanova mengatakan, cancel culture sebenarnya bukanlah tradisi yang baru di masyarakat.
Kebiasaan ini sudah ada sepanjang sejarah keberadaan manusia.
Masyarakat telah menghukum orang lain karena berperilaku di luar norma sosial yang dirasakan selama berabad-abad, ujarnya.
Cancel culture yang tengah marak di era digital ini merupakan variasi lain yang lebih baru.
"Cancel culture adalah perpanjangan atau evolusi kontemporer dari serangkaian proses sosial yang lebih berani yang dapat kita lihat dalam bentuk pengusiran," katanya.
Cara ini dirancang untuk memperkuat seperangkat norma dengan menjadikan para pesohor termasuk selebritas, perusahaan, dan media sebagai sasarannya.
Seperti halnya yang terjadi pada Kim Seon Ho dalam dugaan kasus kekerasan pada perempuan secara emosional berbentuk gaslighting dan aborsi. (*)
