"Untuk booster skema awal sudah disiapkan, tapi akan berkembang sesuai dengan situasi," ujar Nadia.
Dalam konferensi pers virtual Senin (27/9/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa vaksin booster diperlukan sebagai antisipasi apabila Indonesia diserang gelombang ketiga Covid-19.
Ia mengatakan, skema pendanaan vaksin booster akan terbagi dua, yakni gratis dan berbayar.
Skema vaksin booster gratis akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Muncul? Ini Penyebab dan Solusinya
Sementara, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.
"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin-vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar dia, seperti diberitakan Kompas.com, 28 September 2021.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengingatkan soal cakupan vaksinasi sebelum pemerintah berencana membuat skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.
"Menurut saya booster ini bisa diberikan setidaknya setelah 60 persen, atau 50 plus lah. Kalau kurang dari itu, kita masih punya tanggung jawab besar untuk melindungi," kata Dicky, seperti diberitakan Kompas.com, 28 September 2021.
Dicky menilai, upaya pemerintah untuk memberikan booster perlu diimbangi dengan cakupan vaksinasi yang merata.
Terutama vaksinasi bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok yang memiliki risiko paparan Covid-19 yang tinggi.
"Harus memastikan semua yang berisiko itu, seperti lansia, nakes, pekerja publik yang esensial itu sudah tercapai targetnya. Kalau belum, itu yang harus dikejar," tutur Dicky. (*)
