Denmark Wajibkan Perempuan Ikut Wamil Mulai 2025, Upaya Merespons Ancaman Global

Parapuan.co - Denmark resmi memperluas kewajiban dinas militer untuk mencakup perempuan, sebagai respons terhadap memburuknya situasi keamanan global dan upaya memperkuat pertahanan negara. Mulai 1 Juli 2025, perempuan yang berusia 18 tahun ke atas akan diwajibkan mendaftar untuk penilaian dinas militer, sejajar dengan aturan yang sudah berlaku bagi laki-laki.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang disahkan oleh Parlemen Denmark pada Juni 2023 dan menjadi bagian penting dari reformasi pertahanan nasional. Berikut informasi lengkapnya!

Dari Sukarela Menjadi Wajib

Sebelumnya, perempuan hanya dapat bergabung dalam militer secara sukarela. Meski demikian, kontribusi mereka sudah cukup signifikan—sekitar 24% dari total peserta wajib militer pada 2024 merupakan perempuan sukarelawan. Namun dengan aturan baru, perempuan kini akan masuk dalam sistem undian wajib militer (lotre) yang selama ini hanya berlaku untuk laki-laki.

"Saya pikir sangat wajar jika perempuan juga turut serta seperti halnya laki-laki," kata Katrine, seorang prajurit muda dalam Pengawal Kerajaan Denmark yang mengikuti pelatihan militer di Hovelte, dekat Kopenhagen seperti melansir Reuters. "Dengan situasi dunia saat ini, ini memang dibutuhkan."

Antisipasi Ancaman Rusia dan Reformasi Pertahanan

Kebijakan ini tidak lepas dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Eropa, terutama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Dampak konflik tersebut dirasakan hingga ke pelatihan tentara Denmark. "Itu membuat semua ini terasa nyata," ujar Katrine.

Menurut Kolonel Kenneth Strøm, kepala program wajib militer Denmark, kebijakan ini didasarkan pada situasi keamanan terkini. "Meningkatkan jumlah peserta wajib militer berarti juga meningkatkan kekuatan tempur. Mereka bisa ikut serta dalam upaya pencegahan kolektif NATO," katanya kepada Associated Press.

Reformasi ini sebenarnya sudah dirancang dalam kesepakatan pertahanan besar tahun 2024 dan awalnya direncanakan berlaku pada 2027. Namun, karena situasi mendesak, pelaksanaannya dimajukan ke 2025.

Perluasan Kapasitas dan Tantangan Kesiapan

Saat ini, Denmark memiliki sekitar 9.000 tentara profesional. Dengan reformasi ini, pemerintah menargetkan 6.500 peserta wajib militer per tahun pada 2033, naik dari 4.700 tahun lalu. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring dengan perpanjangan masa dinas dari empat bulan menjadi sebelas bulan—terdiri dari lima bulan pelatihan dasar dan enam bulan dinas aktif.

Namun, pelibatan perempuan dalam jumlah lebih besar menghadirkan tantangan tersendiri. Dari perlengkapan militer yang tidak sesuai ukuran hingga kurangnya fasilitas barak, banyak hal yang harus dibenahi.

"Sekarang ini, perlengkapan seperti ransel dan seragam masih dirancang untuk laki-laki," kata Katrine. "Perlu ada penyesuaian agar lebih cocok untuk perempuan."

Rikke Haugegaard, peneliti dari Royal Danish Defense College, juga mengingatkan potensi masalah seperti kekurangan infrastruktur dan risiko pelecehan seksual. "Kami akan membangun banyak fasilitas baru dalam satu atau dua tahun ke depan. Ini akan menjadi proses bertahap," ujarnya dikutip dari AP News.

Wajib Militer yang Setara Gender

Denmark bukan negara Nordik pertama yang menerapkan wajib militer setara gender. Norwegia telah mewajibkan dinas militer untuk laki-laki dan perempuan sejak 2013, sementara Swedia menyusul pada 2017 dengan alasan serupa lantaran memburuknya situasi keamanan di Eropa.

Meski begitu, tak semua calon peserta antusias. "Beberapa mungkin kecewa ketika terpilih, tapi ada juga yang terkejut karena ternyata mereka menyukainya lebih dari yang mereka bayangkan," kata Anne Sofie, rekan Katrine dalam kelompok relawan wajib militer.

Reformasi ini menunjukkan keseriusan Denmark dalam memperkuat pertahanannya melalui pelibatan aktif seluruh warganya, tanpa memandang gender. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, keputusan untuk mewajibkan dinas militer bagi perempuan menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapsiagaan nasional—sekaligus menandai era baru kesetaraan dalam sektor pertahanan.

(*)