Zita juga menyinggung banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di layanan transportasi umum seperti Transjakarta.
Kasus pelecehan seksual ini umumnya dialami oleh perempuan penumpang transportasi massa.
"Saya masih lihat, kalau mau naik Transjakarta atau di dalamnya, (warga) masih desak-desakan," ungkap Zita.
"Bahkan, ada beberapa kasus perempuan terkena pelecehan seksual," imbuhnya.
Menurut data yang dihimpun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota Jakarta adalah ibu kota yang mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual di transportasi umum dan fasilitas umum.
Menurut data statistik P2TP2A, tahun 2020 tercatat ada 7 kasus, yang meningkat jadi 8 kasus pada 2021, dan belasan kasus pada 2022.
Melihat kembali kondisi transportasi umum di Jakarta, Zita menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki layanan transportasi umum sebelum menerapkan ERP.
Hal itu supaya masyarakat yang tidak mau atau tidak mampu membayar tarif ERP setiap hari bisa memanfaatkan kendaraan umum dengan nyaman dan aman.
Zita ingin seluruh masyarakat, apapun kelas ekonomi maupun gendernya, bisa dengan nyaman menggunakan transportasi umum.
"Jangan kendaraan umumnya enggak jalan, lalu orang harus bayar mahal untuk itu. Jadi saya sepakat, cuma jangan cepat-cepat, perbaiki dulu transportasi umumnya," ujar Zita.
"Kita kan mau goal-nya (masyarakat) transisi menjadi pengguna kendaraan umum," tutupnya.
(*)
Baca Juga: Ramai Wacana Angkot Khusus Perempuan, Ini Tips Aman Naik Transportasi Umum untuk Kaum Hawa
