Parapuan.co – Pemulihan sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu fokus utama negara-negara di dunia saat ini. Perempuan dinilai sebagai kelompok yang memegang peranan penting untuk mewujudkan hal tersebut.
Laporan Women in Business Action Council (WiBAC) pada 2019 mengungkapkan bahwa jika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bergerak di bidang wirausaha, produk domestik bruto (PDB) global kemungkinan meningkat sebesar 3-6 persen.
Laporan tersebut juga menyebutkan, kesetaraan gender yang ditandai dengan adanya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam akselerasi perekonomian global diprediksi dapat meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 28 triliun dollar Amerika Serikat (AS) pada 2025.
Di Indonesia sendiri, perempuan berhasil membuktikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Sosok Shinta Kamdani, Perempuan Asia Pertama yang Ditunjuk Jadi Ketua Forum B20
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2021 menunjukkan, sebanyak 64 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.
Sebagai informasi, sektor UMKM menyumbang 60 persen dari total pendapatan ekonomi nasional dan 97 persen ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pelaku UMKM memiliki kontribusi besar sebagai penggerak ekonomi.
Meski demikian, pada kenyataannya keterlibatan perempuan di sektor wirausaha masih dipandang sebelah mata. Hal ini rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia.
Perempuan masih dibebankan oleh stigma sosial yang menilai bahwa peran sebagai wanita karier atau pengusaha dan ibu rumah tangga tidak dapat dilakukan sekaligus. Alhasil, perempuan kurang mendapat dukungan moral dari keluarga maupun orang sekitar untuk berwirausaha.
Baca Juga: Indonesia-Singapura Perkuat Kerjasama Bisnis Lewat Presidensi B20
Perempuan pelaku UMKM, khususnya yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah (low-income household), juga masih kesulitan untuk mendapatkan akses digital dan finansial untuk meningkatkan bisnisnya.
Isu-isu tersebut menjadi bahasan utama dalam forum B20 Indonesia Women in Business Action Council (B20 WiBAC). Mengusung tema “Accelerating Inclusion of Women Micro, Small Medium Enterprise (MSMEs) in The Global Economy”, forum tersebut perdana digelar secara hybrid atau daring dan luring pada Jumat (17/6/2022).
Sebagai informasi, forum B20 WiBAC merupakan rangkaian pertemuan untuk menyambut Presidensi G20 Indonesia. Forum ini dilaksanakan untuk mendiskusikan kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pemberdayaan perempuan.
Dalam acara tersebut, Chair WiBAC sekaligus Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti mengatakan, kesenjangan gender merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global.
Baca Juga: Kiat Bisnis dari UMKM Lokal yang Tembus Pasar Eropa Lewat Java In Paris
“Kurangnya akses, kesempatan, dan representasi perempuan pada posisi strategis di dunia wirausaha merupakan permasalahan yang harus kita tangani bersama. Inilah yang menjadi fokus pembahasan B20 Women in Business Action Council,” kata Ira.
Ira pun menyampaikan tiga rekomendasi langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong inklusi perempuan dalam ekonomi global. Pertama, pemberdayaan pengusaha perempuan, dengan cara mengembangkan ekosistem yang dapat memberikan akses pada bantuan finansial, regulasi, hingga akses pada bantuan teknis bagi pelaku usaha. Sebagai tindak lanjut, jaringan bisnis perempuan dalam skala global harus terus dikembangkan.
Sebagai tindak lanjut, jaringan bisnis yang dikelola oleh perempuan dalam skala global juga harus terus dikembangkan.
Kedua, mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan dengan mempercepat akses perempuan pada lingkup digital atau sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk dapat mengambil posisi-posisi pimpinan yang diperkuat dengan laporan berbasis gender.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Jubir Presidensi G20 Indonesia, Inilah Perjalanan Karier Maudy Ayunda
Ketiga, mendorong lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatkan keamanan kerja bagi pekerja perempuan di sektor perekonomian informal, termasuk di masyarakat pedesaan, serta membangun kebijakan sistematis untuk menghindari kekerasan berbasis gender dan membantu korban kekerasan.
Senada dengan Ira, Chair B20 Indonesia Shinta Kamdani menyoroti pentingnya kolaborasi bersama untuk memberikan akses ke peluang bisnis yang lebih baik bagi perempuan.
Ia menyampaikan, pihaknya telah membentuk berbagai program inisiatif, salah satunya One Global Women Empowerment (OGWE). Melalui program tersebut, WiBAC menjadi jembatan untuk meningkatkan kompetensi perempuan pengusaha di skala UMKM.
Perempuan pelaku UMKM akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, serta diberikan kemudahan akses pendanaan dan investasi melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
“Saya berharap, dengan melihat pentingnya peranan perempuan pelaku UMKM dapat menjadi awal dari akhir kesenjangan gender,” kata Shinta.
Baca Juga: Shinta Kamdani Ungkap Isu Prioritas B20 Jadi Bahasan di WEF 2022
Kolaborasi untuk memberdayakan perempuan
Sebagai langkah dalam mendukung dan mengembangkan perempuan pelaku UMKM, pada Forum B20 WiBAC dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara sejumlah perusahaan berbasis teknologi untuk menandai kolaborasi yang bertujuan mengembangkan UMKM Indonesia.
Dua dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi tersebut adalah Unilever dan Tokopedia.
Customer Development Director and Chair Equality, Diversity, and Inclusion Unilever Hernie Raharja mengatakan, kolaborasi antara Unilever dan Tokopedia difokuskan untuk meningkatkan kompetensi perempuan pelaku UMKM.
“Kami berkolaborasi untuk memberikan wadah terkait fasilitas, serta akses untuk memahami regulasi (bisnis), kemampuan digital, dan pengetahuan tentang bisnis serta finansial,” kata Hernie.
Baca Juga: Cerita Dua UMKM Lokal Berhasil Jangkau Pasar Nasional Berkat E-commerce
Terkait finansial, Hernie memaparkan bahwa perempuan pengusaha masih memiliki kesempatan terbatas untuk mengambil keputusan finansial secara mandiri. Sebab, perempuan dianggap tak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan.
“Misalnya, ketika perempuan ingin melakukan pelaporan keuangan. Perempuan (yang sudah menikah) harus melapor di bawah nama suaminya. Inilah mengapa penting untuk meningkatkan kemampuan finansial perempuan,” imbuhnya.
Unilever sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 triliun pada 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan bisnis, terutama yang dikelola perempuan dan difabel.
SVP Public Policy and Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menambahkan, Tokopedia telah menetapkan beberapa pilar untuk mengembangkan kompetensi perempuan pelaku UMKM.
Baca Juga: Niko Julius Bagikan Tips Menentukan Target Pasar di Reels untuk Pelaku UMKM
“Pilar kami antara lain fokus memberikan pelatihan seputar pengelolaan bisnis, menghadirkan program-program literasi digital, dan mendorong kerja sama dengan berbagai pihak terkait peningkatan keterampilan bagi perempuan pengusaha,” jelas Astri.
Selain Tokopedia dan Unilever, Grab Indonesia bersama Bukalapak dan Emtek Group juga mengukuhkan kolaborasi mereka melalui Program Kota Masa Depan.
Program yang berfokus pada transformasi digital bagi pelaku UMKM tersebut akan diselenggarakan secara bertahap di Kupang, Solo, Gowa, Malang, dan Pekanbaru.
Program Kota Masa Depan pun ditargetkan untuk menjangkau 10.000 pelaku UMKM, terutama dari kalangan perempuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menambahkan, keikutsertaan perempuan di sektor ekonomi yang semakin signifikan diharapkan dapat mewujudkan target pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024.
“Saya berharap, B20 dapat terus melahirkan kolaborasi dan kerja sama untuk terus mendorong inklusi digital dan keuangan, serta pemberdayaan bagi perempuan. (Kolaborasi) tidak hanya di antara negara-negara anggota G20 tetapi juga stakeholder yang lebih luas,” papar Sri.
