Parapuan.co - Dalam era digital yang serba cepat, perkembangan teknologi membuat komunikasi antara perusahaan dan karyawan menjadi semakin mudah dan tanpa batas. Sayangnya, kemudahan ini seringkali membawa dampak negatif karena batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi menjadi kabur.
Banyak karyawan yang merasa terbebani dengan tuntutan perusahaan untuk selalu siaga bahkan di luar jam kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Australia memperkenalkan kebijakan baru, right to disconnect. Ini merupakan sebuah langkah progresif yang bertujuan melindungi keseimbangan hidup para pekerja dan mendorong budaya kerja yang lebih sehat.
Apa Itu Right to Disconnect?
Right to Disconnect adalah kebijakan yang memberikan hak legal bagi karyawan untuk menolak menjawab panggilan, email, atau pesan kerja di luar jam kerja resmi tanpa harus takut terkena sanksi atau tekanan dari perusahaan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi ketenagakerjaan terbaru di Australia yang mulai berlaku pada tahun 2025 dan menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak pekerja di era digital.
Melalui unggahan Instagram pribadinya, Perdana Menteri Australia, Anthony Alhanese menyampaikan pengumuman right to disconnect akan menjangkau lebih banyak pekerja.
"Nikmati waktu luang kamu akhir pekan ini. Mulai minggu depan, lebih banyak pekerja di Australia yang punya hak memutuskan koneksi," ujar PM Australia melalui unggahan akun Instagram @albomp.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap karyawan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama keluarga, serta menjaga kesehatan fisik dan mental tanpa terganggu oleh urusan pekerjaan.
Dengan kata lain, right to disconnect hadir untuk mengembalikan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kualitas hidup.
Baca Juga: Australia Akan Berlakukan Larangan Menggunakan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Latar Belakang Diberlakukannya Kebijakan Right to Disconnect
Melansir dari laman Kompas, sejak tahun 2024, Australia secara bertahap menerapkan peraturan untuk menolak lembur ini. Pemerintah mengubah Fair Work Act 2009 Australia untuk mempertegas hak menolak jam lebih ini.
Langkah tersebut lahir setelah survei menunjukkan pekerja Australia rata-rata bekerja 281 jam lembur tak dibayar per tahun. Bisa diartikan bahwa, kebijakan right to disconnect lahir dari fakta bahwa banyak karyawan di Australia merasa terbebani dengan jam kerja tidak resmi akibat perkembangan teknologi dan budaya kerja yang menuntut ketersediaan penuh.
Sebagian besar pekerja merasa tekanan pekerjaan meningkat karena mereka harus tetap merespons email atau panggilan bahkan setelah pulang kerja. Hal ini menyebabkan tingkat stres, kelelahan, dan burnout semakin tinggi di kalangan tenaga kerja.
Pemerintah Australia melihat kondisi ini sebagai masalah serius yang dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat, efektivitas produktivitas, dan kualitas hubungan sosial.
Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap sebagai langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, adil, dan manusiawi.
Negara Lain yang Juga Menerapkan Kebijakan Ini
Australia bukan yang pertama. Saat ini ada 20 negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, yang sudah lebih dulu mengatur kebijakan right to disconnect. Prancis misalnya, pada 2017 mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk membuat aturan internal soal batas komunikasi kerja di luar jam.
Uni Eropa kini sedang mengevaluasi efektivitas aturan tersebut. Sementara di Amerika Latin, Uruguay dan Argentina juga sudah mengesahkan kebijakan serupa dalam undang-undang ketenagakerjaan mereka.
Baca Juga: Australia Berlakukan Larangan Menghubungi Karyawan di Luar Jam Kerja
(*)