Parapuan.co - Proyek Social Cohesion Strengthening Project (SSCP), sebuah inisiatif kolaboratif untuk membangun perdamaian melalui penguatan komunitas muda, resmi ditutup pada 23–24 Mei 2025 dalam rangkaian perhelatan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan.
Selama 30 bulan pelaksanaan (2023–2025), proyek yang didanai Uni Eropa ini berhasil menjangkau lebih dari 3.870 individu serta 23 organisasi dan jejaring pemuda yang terlibat langsung, dan berdampak pada sekitar 350.000 individu secara keseluruhan.
Implementasi SSCP dijalankan melalui konsorsium nasional dan lokal yang dipimpin oleh ChildFund International di Indonesia, dengan Yayasan Pembinaan Sosial Katolik sebagai mitra implementasi di Lampung.
Inisiatif ini mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang dipimpin dan berfokus pada pemuda dalam membangun perdamaian di Lampung dan Liquiçá melalui praktik berbasis budaya.
SSCP menciptakan ruang kolaborasi antara pemuda, institusi pendidikan, dan komunitas lokal untuk mengadaptasi serta mengintegrasikan mekanisme budaya lokal—Piil Pesenggiri di Lampung—sebagai alat memperkuat ikatan sosial dan mencegah konflik.
"Kami senang menyaksikan kaum muda bergerak menjadi pelopor perdamaian di tengah tantangan sosial. SSCP menunjukkan bahwa ketika kita memberi ruang dan kepercayaan kepada pemuda, mereka bisa menciptakan perubahan nyata. Kami berharap inisiatif ini memberi pengaruh luas, tidak hanya di Lampung Selatan, tetapi juga menjadi model kolaborasi lintas aktor untuk konteks lainnya," ujar Stephane Mechati, Minister Counsellor, Deputy Head of Mission Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dalam siaran pers yang diterima PARAPUAN.
"Program ini menitikberatkan pada tiga hal: pendidikan perdamaian, penguatan narasi budaya oleh pemuda, serta dialog komunitas lintas generasi guna mendorong kesatuan sosial yang berkelanjutan," kata Husnul Maad, Country Director ChildFund International di Indonesia.
Di Lampung Selatan, SSCP berhasil memperluas penerapan Modul Pendidikan Perdamaian dari 10 sekolah menjadi 166 sekolah, dengan dukungan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
Antusiasme terhadap modul ini juga datang dari empat institusi pemerintah daerah lainnya yang menyatakan minat untuk mereplikasinya, menandakan potensi penerapan lebih luas. Proyek ini juga mendorong penyusunan SOP dan rancangan Peraturan Gubernur guna memperkuat kebijakan pencegahan konflik.
Baca Juga: Kisah Transformatif Perempuan Peneliti dalam Program L’Oréal-UNESCO For Women in Science